Meriahkan HUT RI ke-78, LKPP dan AKEN Gelar Lomba Fun Run

Jakarta.OposisiNews.Co.Id -Kemeriahan menjelang peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 terus berlangsung di seluruh Indonesia. Kali ini Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN) berkolaborasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP turut menggelar kegiatan perayaan kemerdekaan melalui even LKPP Run 2023 pada (13/82023) baru-baru ini.

Dengan mengambil start dari Gedung LKPP Kawasan Rasuna Epicentrum Jakarta, peserta menempuh jarak 5 KM. LKPP RUN 2023 adalah kegiatan olahraga fun bagi masyarakat umum. 

 

Kepala LKPP Hendrar Prihadi dan Ketua Umum AKEN Sutardi turut serta mememeriahkan lomba lari ini bersama jajaran  staf dan pejabat LKPP, serta pengurus AKEN.

 

Pada pembukaan kegiatan ini, Kepala LKPP Hendrar Prihadi berpesan kepada seluruh peserta lari, untuk terus mengobarkan semangat berkolaborasi untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang terus maju dan kuat bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya.

 

Antusiasme 400 peserta lari ini makin lengkap sejak sesi pemanasan yang dipandu oleh Cerita Lari selaku Race Organizer, sampai pada sesi Flag Off yang dipandu langsung Kepala LKPP dan Ketua Umum AKEN disertai Gas Horn yang dibunyikan sebagai tanda mulainya Fun Run.

 

“Kegiatan ini untuk memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78. Negara kita ini sudah sedemikian luar biasa, maka dengan semangat lari ini, kita akan terus melaju berkolaborasi untuk Indonesia yang lebih maju,” ujar Hendrar menyemangati para peserta. 

 

LKPP Run 2023 juga dihadiri Waketum Aptiknas Bidang Kerjasama & Event, Hubungan Internasional Andi Mulja Tanudiredja bersama Seketaris Daerah DPD Aptiknas DKI Jakarta Michael Edward.

 

Kegiatan Fun Run ini dilengkapi tim medis dari Rumah Sakit MMC sebagai Official Medical Partner dari LKPP RUN 2023 untuk memantau kesehatan para peserta sepanjang perlombaan lari. 

Para peserta lari juga ditemani oleh pacer dan marshal dari cerita lari. Di lokasi titik finish, terdapat pertunjukan olahraga Zumba di area stage.

Keseluruhan kegiatan LKPP Run tahun ini diorganisir secara apik oleh EO ternama Keren Entertainment Indonesia, yang dihadiri langsung event co-founder dari Keren Indonesia, Laksa Ersa Anugratama.

 

Sesaat para peserta lari mencapai titik finish, tim refreshment dan tim konsumsi dengan sigap menyambut serta membagikan  pisang, air mineral, dan sarapan. 

Acara dilanjutkan dengan pembagian Mini Doorprize pada setiap booth yang tersedia. Sementara itu, Area stage diwarnai acara Talkshow bertemakan “Kegiatan Padat Tubuh Tetap Sehat” yang menghadirkan nara sumber Dr. Wawan Budisusilo, Sp.KO (Spesialis Kedokteran Sports RS Pondok Indah) dan Kepala Biro Humas dan Umum LKPP, Shahandra Hanitiyo, S.IP. M.Si.

Acara makin meriah saat peserta mengikuti sesi pembagian doorprize dari LKPP dan Scooter Listrik dari AKEN dan LED TV dari Airmas Group.

 

Kegiatan ini turut disponsori Airmas Group, Toko Ladang, Interlink Technology, Bhinneka, Milo, Melts, Datalite, Linknet, Provices Group, Biznet, Strive, dan Noore Sport. Tak luput juga Fotoyu sebagai official documentation dan Rumah Sakit MMC sebagai official medical partner. ***

Muqtada al-Sadr Serukan Pemimpin Negara Islam Dukung Al-Qur'an

OposisiNews.Co.Id -Pemimpin Islam Irak Sayyid Muqtada al-Sadr meminta pemerintahan Islam di seluruh dunia mengambil tindakan serius untuk berdiri dan mempertahankan kesucian Islam dan mendukung Al-Qur'an. 

Dia juga menyerukan negara-negara Islam menuntut undang-undang hukum anti-Islam setara dengan undang-undang anti-Semitisme yang disahkan, diberlakukan, dan diterapkan oleh beberapa negara.

Seruan itu disampaikan pemimpin pergerakan atau Sadrist Movement Sayyid Muqtada al-Sadr di Irak, sebagaimana dilaporkan perwakilan Internasional SPRI Hussain Muhammad Naser Almslmawi dari Irak Rabu (26/7/2023). 

Pemimpin Islam Irak ini bersuara keras menyusul peristiwa pembakaran Al-Quran oleh politikus Denmark-Swedia, Rasmus Paludan yang merupakan Kepala Partai Politik Sayap Kanan Satrm Kurs. Rasmus membakar Al-Quran pada Sabtu (21/1/2023) lalu dalam aksi demonstrasinya di depan Kedutaan Besar Turki.

Sayyid Muqtada al-Sadr meminta pemimpin negara Islam menghukum terhadap siapa saja yang menyinggung atau mencoba menyinggung Islam dan kesuciannya. "Pemimpin negara Islam harus berupaya membatasi pelanggaran ini (pembakaran Al-Quran) dan pelanggaran terus menerus lainnya, yang meremehkan perasaan umat Islam di dunia dengan dalih kebebasan berpendapat dan berekspresi yang diizinkan oleh banyak pemerintah Barat," tandas Muqtada.

Ia juga menantikan sikap serius dari pemerintah negara-negara Islam dan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Tuntutan pemimpin Al-Sadr, menurutnya, adalah tuntutan syariat dan undang-undang karena tindakan (pembakaran Al Qur'an) tersebut mengarah pada iri dan dendam. 

Hal itu, lanjut Muqtada, terjadi di banyak negara untuk penghasutan dan disonansi masyarakat, sama seperti meremehkan dan mengabaikan keyakinan orang lain. Terutama merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hak asasi manusia. Dan setiap orang harus menghormati keyakinan orang lain tanpa kecuali berdasarkan asas kepercayaan pada apa yang dipercaya.

"Hormati apa yang saya pikirkan dan catatannya adalah dualisme. Dalam hal ini dianalogikan dengan hukum anti Islam dan homoseksual, yang digadang oleh mayoritas negara-negara Barat," tuturnya.

Dia juga menegaskan bahwa seruan pemimpin Al-Sadr adalah panggilan untuk mendukung Al-Qur'an saja dan bukan panggilan untuk hal lain sebagaimana yang dipikirkan sebagian orang. 

Dia juga menyerukan demonstrasi damai berkekuatan sejuta umat di hari Jumat depan di Irak untuk mendukung Al-Qur'an. Untuk diketahui, bahwa pemimpin al-Sadr dan para pengikutnya melindungi orang-orang yang berasal dari sekte dan berbagai macam agama di Irak selama perang melawan terorisme. (Hussein).***

Dubes RI untuk Irak Suport Program Perwakilan SPRI di Timur Tengah

OposisiNews.Co.Id -Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Irak, Elmar Iwan Lubis mendukung penuh program internasional Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) membuka perwakilan di Timur Tengah termasuk di Irak. Dukungan itu disampaikan Dubes RI Elmar Iwan Lubis saat menerima tim dari SPRI yang dipimpin Managing Director of International Affairs and Relations for Asia, Middle East, Africa, Europe, Canada and USA, and Senior Consultant SPRI Hussain Muhammad Naser Almslmawi bersama tim di Kantor Keduataan Besar RI di Irak, Kamis (13/7/2023). 

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Dubes RI untuk Irak Elmar Iwan Lubis menyambut baik program internasional SPRI untuk membuka perwakilan di Timur Tengah, khususnya di negara Irak. “Kami mendukung upaya SPRI membangun citra positif tentang Indonesia di Irak. Semoga dengan upaya tersebut dapat meningkatkan hubungan baik antara Indonesia dan Irak, termasuk hubungan bisnis antar kedua negara,” ujar Dubes Elmar Lubis kepada tim SPRI. 

Pada kesempatan yang sama, Managing Director of International Affairs and Relations of SPRI Hussain Muhammad Naser Almslmawi memberi apresiasi atas dukungan dan sambutan hangat dari pihak Keduataan RI di Irak atas kedatangannya bersama tim untuk menyampaikan program kerja SPRI di Irak.  

“Kami akan membangun jaringan media di Timur Tengah, dan Irak tentunya, untuk kepentingan publikasi media tentang potensi pariwisata dan peluang usaha dari Indonesia melalui pemberitaan di media-media Irak,” ujar Hussain. Hal itu dilakukan, kata Hussain, agar wisatawan dan pelaku bisnis dari Timur Tengah dan Irak khususnya, makin banyak yang datang berwisata atau berbisnis di Indonesia. “Itu kesepakatan kami dengan pimpinan SPRI di Indonesia untuk membawa citra positif Indonesia di mata dunia. Dan kami memulainya di Irak,” terang Hussain, warga Irak yang kini berdomisili Sidney, Australia. 

Turut hadir mendampingi Hussain para pengurus perwakilan SPRI, masing-masing Dr. Athraa Ismael Zaidan selaku Public Relation Manager Director of International Affairs for Middle East, Hussein Alli Abbood selaku Public Relation Director of International Affairs for Iraq, Dr. Israa Saeed Assi selaku Legal Advisor of International Affairs for Middle East, Dr. Rasha Kareem Ali selaku Director Manager of International Affairs for Middle East, dan Suhair Hussein Kadhimm selaku Kontributor Reporter di Irak.

Dari Jakarta, Ketua Umum DPP SPRI Hence Mandagi memberi dukungan penuh kepada tim Internasional SPRI yang telah bertemu dengan Dubes RI untuk Irak Elmar Iwan Lubis. “Saya berharap tim SPRI di Irak dapat menjalin hubungan baik dengan Kedutaan RI di Irak. Agar peran SPRI membawa kabar positif tentang Indonesia di dunia internasional, termasuk di Irak bisa berjalan sukses atas dukungan dari pihak Kedutaan,” ujar Mandagi di kantor DPP SPRI Jakarta, Jumat (14/7/2023). 

Mandagi juga mengatakan, upaya SPRI membangun jaringan media internasional bertujuan untuk memperkuat jaringan SPRI dan membangun jaringan pers Indonesia agar bisa terkoneksi dengan jaringan pers internasional. “Semoga niat baik ini bisa terwujud untuk kepentingan Indonesia agar makin dikenal luas potensinya di mata dunia. Dan jaringan pers memiliki peluang besar untuk mewujudkan itu,” pungkas Mandagi yang juga menjabat Ketua LSP Pers Indonesia. (Hussain/ind)

Penetapan Pemenang Spek Pupuk NPK oleh LKPP Tuai Protes

OposisiNews.Co.Id -Proses konsolidasi pengadaan pupuk NPK Produk Dalam Negeri (PDN) secara nasional untuk katalog elektronik tahun anggaran 2023 yang dilaksanakan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP menuai protes dari sejumlah produsen pupuk.

Pasalnya, pihak LKPP melalui Pokja Pemilihan Konsolidasi Pengadaan Pupuk NPK Produk Dalam Negeri (PDN) Secara Nasional Untuk Katalog Elektronik Tahun Anggaran 2023, telah menetapkan dua perusahaan sebagai pemenang yakni : PT Tanika Waya Mutli Agro dan PT Sari Kresna Kimia, dinilai bermasalah atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

Sejumlah perusahaan produsen pupuk dari 33 perusahaan yang terestablish di LKPP mempertanyakan keputusan Pokja Pemilihan Konsolidasi Pengadaan Pupuk NPK Produk Dalam Negeri (PDN) tersebut. 

Salah satunya protes dilayangkan salah seorang pemilik perusahaan produsen pupuk yang namanya minta dirahasiakan. Ia menuturkan, ada spek pupuk yang sudah terestablish oleh LKPP tapi tidak terakomodir dalam daftar pemenang meski harga dan kualitas lebih baik dan bersaing. 

Selain itu, kata dia, ada kekhawatiran dari produsen pupuk, tentang pemenang yang bukan merupakan produsen sehingga berpotensi mengalami kesulitan untuk menentukan margin produksi karena bukan owner atau pemilik pabrik pupuk.

Dia juga membeberkan, penetapan pemenang tersebut oleh Pokja menimbulkan permasalahan karena salah satu pemenang yaitu PT TMA Tingkat Kandungan Dalam Negeri atau TKDN pupuk yang dimilikinya hanya sebesar 37.10 persen. "Itu kan artinya tidak memenuhi standar minimal TKDN 40 persen. Selain itu salah satu pemenang yakni PT SKK tidak masuk dalam daftar 33 perusahaan yang sudah terestablish di LKPP," ujar sumber ini saat dikonfirmasi, (10/5/2023) lewat sambungan telepon selular.

Permasalahan ini sudah dikonfirmasi secara resmi kepada Kepala LKPP, Hendrar Prihadi melalui Kepala Biro Humas LKPP Shahandra Hanitiyo lewat surat resmi dan pesan elektronik baru- baru ini, namun sampai berita ini diturunkan belum dapat konfirmasi jawaban atau tanggapan dari pihak LKPP. 

Sebagai informasi, Pupuk NPK yang ditetapkan sebagai pemenang adalah spek 15.15.15 dan 16.16.16, sedangkan spek 15.15.17 atau 17.17.17 tidak terakomodir meski sudah memenuhi seluruh syarat yang ditetapkan. Nilai proyek pengadaan pupuk di APBN dan APBD bisa mencapai kurang lebih 2 triliun rupiah, dan tahap awal dikucurkan senilai 500 miliar rupiah. ***

Indonesia 4.0 Conference & Expo 2022 Resmi Digelar

Jakarta,OposisiNews.Co.Id - Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian, Doddy Rahadi, secara resmi membuka gelaran Indonesia 4.0 Conference & Expo 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta (24/8/2022).

 Rangkaian kegiatan Indonesia 4.0 Conference and Expo 2022 dilaksanakan selama 24-25 Agustus 2022 sebagai ajang bagi ekosistem industri, baik pemerintah, pelaku industri, akademisi, penyedia teknologi, maupun pemerhati industri untuk bertemu dan berdiskusi, dan berkolaborasi dalam mendukung implementasi industri 4.0 di Indonesia.

Ajang ini diprakarsai oleh Kementerian Perindustrian melalui Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) dan berkolaborasi dengan Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII) dan  PT Naganaya Indonesia. Kegiatan ini juga mengangkat tema “"Percepatan Implementasi Industri 4.0 untuk Mendukung Industri Inklusif dan Berkelanjutan bagi Pemulihan Nasional,” 

Hal ini sejalan dengan dukungan terhadap tujuan Pemerintah dalam percepatan pengembangan transformasi industri nasional ke industri 4.0.

Pada even berskala nasional ini menampilkan pameran lebih dari 850 produk dan solusi teknologi penunjang kebutuhan sektor industry. Acara ini juga menyuguhkan Konferensi industri dengan 53 pembicara terkemuka dari industri terkait yang dihadiri delegasi yang terdiri dari senior level di sektor Pemerintah, Jasa Keuangan, Telekomunikasi, Logistik, FMCG, Infrastruktur, e-Commerce, Manufaktur, Energi, dan Utilitas.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam sambutannya yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kemenperin RI, Dody Widodo menjelaskan, Kemenperin terus berusaha melakukan terobosan dalam mendorong implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor industri agar bisa bekerja lebih efektif, lebih efisien, dan lebih produktif  demi  Indonesia yang lebih Maju.

Menteri juga memaparkan, capaian kegiatan Making Indonesia 4.0 diantaranya adalah 903 industri manufaktur telah melakukan Self-Asesment INDI 4.0.  Dan ada 45 industri telah mendapatkan penghargaan INDI 4.0. Kemudian ada 108 Industri telah mengikuti pendampingan industri 4.0, serta pembentukan capability center yang termasuk diantaranya Digital Capabilty Center for Industry 4.0 (PIDI 4.0), Digital Capabilty Center for Industry 4.0 (PIDI 4.0), dan learning factories.

“Saya berharap acara ini mampu menunjukkan kepada masyarakat atas perkembangan implementasi industri 4.0 secara nasional yang pesat serta pencapaian dari perjalanan transformasi industri 4.0 di berbagai sektor di Indonesia. Sekaligus momentum ini juga dapat menjadi ajang menunjukkan kepada dunia tentang kemampuan sektor manufaktur dan sektor lainnya di Indonesia dalam upaya bertransformasi menuju industri 4.0,” tutur Menperin dalam sambutan tertulisnya.

Pada kesempatan yang sama, Heru Kustanto selaku Kepala Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian RI memaparkan dalam laporan acara bahwa 3500 pelaku industri telah mendaftar untuk hadir di acara Indonesia 4.0 Conference & Expo 2022 untuk menyaksikan pameran dan mengikuti konferensi serta menjalin kemitraan.

Sementara itu, Doddy Rahadi, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Kementerian Perindustrian menambahkan bahwa salah satu upaya pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui akselerasi transformasi industri 4.0 di Indonesia.  “Oleh karenanya perlu sinergi dan kolaborasi antar pihak dalam ekosistem industri 4.0 (atau SINDI 4.0) di Indonesia yang meliputi pemerintah, pelaku industri/asosiasi, perguruan tinggi/akademisi dan Lembaga R&D, technology provider, konsultan, dan pelaku keuangan sangatlah penting demi akselerasi transformasi Industri 4.0,” jelas Doddy.

Senada dengan itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) Soegiharto Santoso mengatakan, pihaknya selaku organisasi yang bergerak di bidang TIK sangat mendukung kegiatan Indonesia 4.0 Conference & Expo 2022 ini. “karena ini sangat sejalan dengan 5 fokus transformasi digital APTIKNAS 2022, yaitu Digital Talents, Cyber Security, Smart City, Industry 4.0 dan Marketplace,” ungkap Soegiharto yang akrab disapa dengan Hoky.

Hoky juga berujar : “Kegiatan yang yang diprakarsai oleh Kementerian Perindustrian berkolaborasi dengan FTII dan  PT Naganaya Indonesia sebagai event organizer telah berjalan dengan sangat sukses. Kami selaku pengurus turut bangga atas dilibatkannya APTIKNAS sebagai organisasi pendukung.”

Hoky juga menghimbau agar masyarakat  terutama para pihak pemangku kepentingan dengan industri 4.0 perlu hadir pada kegiatan tersebut. Sebab menurutnya, dalam kegiatan tersebut dapat secara langsung melihat pemanfaatan teknologi industri 4.0 di berbagai stand pamerannya. Bahkan dapat mengikuti konferensi terkait industri 4.0 serta dapat menjalin kemitraan untuk selanjutnya dapat melakukan sinergi dan kolaborasi antar pihak dalam ekosistem industri 4.0.

Indonesia 4.0 Conference & Expo 2022 (24 – 25 Agustus) merupakan gelaran tahun keempat sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2018. Rangkaian acara ini dinisiasi untuk menjadi wadah memperkuat jaringan antara pembuat kebijakan, pelaku industri, penyedia teknologi dan akademisi untuk berbagi gagasan dan hasil riset terkait teknologi dan solusi terkini sebagai rumusan untuk mendukung percepatan transformasi industri di Indonesia.

Di tahun ini, Indonesia 4.0 Conference & Expo menggelar pameran dengan profil peserta yang lebih ekstensif, fitur yang lebih menarik. Selain menyuguhkan beragam informasi melalui rangkaian konferensi dan seminar teknis, pengunjung juga dapat menikmati pameran peralatan dan produk teknologi pendukung sektor industri. 

Rangkaian acara ini akan memberikan kesempatan bagi organisasi atau perusahaan untuk menemukan solusi teknologi yang bisa membantu proses transformasi digital dan meningkatkan efisiensi guna mendorong sektor industri agar semakin memiliki daya saing, kemandirian, dan inklusivitas. Acara ini juga memungkinkan seluruh pelaku industri untuk bertemu dan membuka peluang investasi serta kolaborasi bisnis. *Red**

PT Raihan Dukung MoU Antara Matrix NAP Info Dengan APJII

Jakarta.OposisiNews.Co.Id - PT NAP Info Lintas Nusa (Matrix NAP Info) meresmikan pengoperasian Matrix Data Center (MDC) JK3 Hall B di kawasan Plaza Kuningan, Jakarta pada (5/8/2022) sekaligus melakukan penandatanganan kerja sama strategis antara Matrix NAP Info dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). 

Penandatanganan naskah kerja sama dilakukan oleh Thomas Dragono selaku Managing Director Matrix NAP Info dengan Muhammad Arif Angga, selaku Ketua Umum APJII. 

"Kerja sama ini bertujuan untuk menjalin kerja sama strategis dalam rangka menjaga, mendorong serta memperkuat keberlangsungan layanan internet di Indonesia, sekaligus untuk menghadirkan APJII Super MMR (Meet Me Room) dan IIX Super Node di MDC JK3," ungkap Thomas di sela kegiatan peresmian dan penandatanganan kerjasama, (5/8/2022). 

Thomas menyampaikan, MMR merupakan suatu ruangan dalam lokasi pusat data yang memungkinkan para perusahaan telekomunikasi untuk dapat terhubung satu sama lain dan melakukan sistem penanganan data. Ruangan ini terdiri dari berbagai jaringan kabel dan rak yang berisi perangkat untuk terselenggaranya layanan Internet di Indonesia. 

“Oleh karena itu kami mengundang semua pihak Stakeholder TIK untuk dapat bergabung dan ini merupakan kebanggaan bagi kami untuk dapat menjadi solusi dalam mendukung percepatan adopsi teknologi informasi dan digitalisasi di Indonesia," terangnya. 

Pada kesempatan ini, pihaknya juga menghadirkan tambahan rack server dengan dukungan sistem dan teknologi terkini yang ramah lingkungan dan mengurangi emisi karbon. 

Thomas menambahkan, melalui kerjasama ini, Matrix NAP Info membuka opsi POI (Point of Interconnection) alternatif baru bagi anggota APJII, khususnya anggota dari luar Jabodetabek untuk saling terhubung satu sama lain. 

"Dengan kehadiran APJII Super MMR dan IIX Super Node di MDC JK3 ini, diharapkan dapat membantu mengurangi resiko Single Point Of Failure (SPOF) serta mencegah terjadinya gangguan internet dalam skala besar. Matrix NAP Info berkomitmen untuk meningkatkan kualitas internet Indonesia dengan menjawab kebutuhan infrastruktur TIK di Indonesia," papar Thomas. 

Dalam kesempatan tersebut Ketum SPJII Muhammad Arif Angga mengatakan, keanggotaan APJII terus bertambah dan kini sudah mencapai 780 anggota. "Padahal dua hari lalu saat saya memberikan sambutan pada pembukaan pameran Digital Transformation Indonesia Conference and Expo 2022 jumlah anggota APJII masih 780 anggota," ungkapnya. 

Seiring bertambahnya anggota, maka Data Center yang ada saat ini sudah tidak dapat menampung kapasitas lagi, sehingga pihaknya harus melakukan perluasan jangkauan dengan berkolaborasi bersama Matrix NAP Info dalam menghadirkan Super MMR dan Super Node IIX. 

"Maka kami berharap kedepannya dapat bersama-sama mengembangakan ISP di Indonesia agar dapat dinikmati bagi seluruh anggota APJII," ujar Arif. 

Sementara Soegiharto Santoso alias Hoky selaku Komisaris Utama PT Raihan Teknologi Pratama menyatakan, pihaknya sangat mendukung kerjasama antara Matrix NAP Info dengan APJII. Hal ini menurutnya, sejalan dengan tujuan PT Raihan yang sedang fokus menggarap Internet Desa. 

Saat ini PT Raihan sedang mengelar fiber optik di Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, yang terdiri dari 11 Desa, adapun koneksinya menggunakan layanan dari Matrix NAP Info. 

"Tentu saja kedepannya akan terus bersama Matrix NAP Info, kami akan menggarap potensi internet desa dengan optimal, agar dapat lebih menghidupkan roda perekonomian di desa tersebut,” kata Hoky sapaan akrabnya. 

Hoky yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) sempat menyampaikan bahwa APTIKNAS merupakan bentuk organisasi baru yang bertransformasi dari asosiasi sebelumnya bernama APKOMINDO (Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia) yang didirikan sejak tahun 1991 (31 tahun) yang lalu. 

Dimana hingga saat ini APKOMINDO sudah memiliki 29 DPD dari Aceh hingga Papua dengan sekitar 2.000 anggota. Itu tentu merupakan potensi yang besar untuk dilakukan kolaborasi baik dengan Matrix NAP Info maupun dengan APJII ataupun dengan berbagai pihak terkait lainnya. 

Hoky menambahkan, sudah dapat dipastikan ke depan peran data center akan makin penting untuk mendukung transformasi digital di kalangan masyarakat, pendidikan, dunia usaha, keuangan, kesehatan, maupun di instansi dan lembaga pemerintah. 

"Semua butuh ruang penyimpanan data yang mudah, cepat diakses dan tentu juga harus aman, terjaga dan terlindungi dengan baik dari kemungkinan terjadinya kebocoran data atau ancaman dari penjahat siber, dimana semuanya tersedia di Matrix NAP Info, oleh karenanya PT Raihan bangga menjadi bagian dari Matrix NAP Info,” pungkas Hoky. ( Red ** )

Kak Seto Goes To Campus Cari Penerus, Momentum Regenerasi...!

Jakarta.OposisiNews.Co.Id - Sahabat Anak Indonesia menggandeng Koalisi Anak Madani Indonesia (KAMI) memulai inisiasi regenerasi bagi kaum muda di kalangan kampus agar pada saatnya dapat menggantikan peran Kak Seto sebagai pencinta dan pelindung anak Indonesia

"Indonesia 5 tahun mendatang sampai berusia 100tahun harus punya relawan muda atau penggiat anak dari disiplin ilmu psikologi atau komunikasi agar dalam penanganan kasus tidak salah kaprah," tegas Kak Hoky sebagai Sekjen Koalisi Anak Madani dan juga pengagas SAI-Sahabat Anak Indonesia, Kamis (4/8) di Kampus UPI YAI FPsi Salemba.

Segendang sepenarian, Dr. I Nyoman Suma selaku Dekan FPsi UPI YAI bersama Wadekan 1 Dr.Kuncono Teguh Nyunanto dan Kak Sondang.

Mereka begitu antusias bersama Kak Tio KaBEM FPsi UPI YAI nyanyi bersama Macet Lagi Kak Seto.

Tampak hadir hampir 200an peserta yang terdiri dari dosen, mahasiswa semester 5, 6, 8 dan juga pasca, mereka menikmati dua sesi kehadiran Kak Seto di lingkungan Kampus.

Sesi awal bertajuk dari Gubeng ke Gambir sampai sesi berikutnya dihujani banyak pertanyaan dari yang gabut, santai dan serius.

"Cari penerus di bidang perlindungan anak adalah aksi regenerasi yang saya bersama SAI dan sahabat Koalisi Anak Madani Indonesia akan galakkan bersama 5 Top Kampus di DKI sampai puluhan lainnya di 71 tahun usia saya menginspirasi," ucap Kak Seto dari Guru Kecil sudah jadi Guru Besar dari Universitas Gunadarma.

Kak Seto selalu mengingatkan butuh 1 kampung ataupun sebanyak-banyaknya sebagai penjaga anak Indonesia.

"Saya berterima kasih dengan kegiatan Goes To Campus silahkan sahabat fakultas Psikologi UPI YAI magang atau praktek lapangan di LPAI yang saya pimpin dan masih banyak lagi organisasi perlindungan anak lainnya. Bukankah lebih tepat dan efektif apabila yang memberikan trauma healing atau assesment itu anak psikologi, bukan?....," paparnya lugas sembari bernyanyi dengan nada dasar yang sangat familiar.

Semua antusias sampai-sampai Riri, Najmi, atau Aurelia masih lanjut diskusi dengan Kak Seto walau acara sudah usai.

Menginspirasi dan beri pembekalan seperti ini menjadi event yang menarik dan dinanti-nanti.

Sampai jumpa di kampus berikutnya....!*Red**

BNSP dan LSP Pers Indonesia Resmi Terbitkan Sertifikat Kompetensi Wartawan

OposisiNews.Co.Id - Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) akhirnya menerbitkan Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) untuk 4 buah Skema pada Jumat (8/7/2022) di Jakarta. Atas nama BNSP, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia resmi mengeluarkan sertifikat berlogo burung Garuda kepada puluhan Pemimpin Redaksi, Redaktur, reporter, dan kameramen.yang sudah dinyatakan kompeten oleh asesor penguji. 

Empat Skema Kompetensi yang disertifikasi itu adalah Skema Wartawan Utama, Wartawan Madya, Wartawan Muda Reporter, dan Wartawan Muda Kameramen. 

"Ini merupakan sejarah baru bagi pers di Indonesia. Wartawan kini sudah bisa memiliki sertifikat kompetensi yang diakui negara," ujar Ketua LSP Pers Indonesia, Hence Mandagi melalui siaran pers yang dikirim redaksi Kamis (8/7/2022) di Jakarta. 

Hence Mandagi yang juga menjabat Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia- SPRI- menuturkan, perjalanan panjang pengurusan lisensi LSP Pers Indonesia di BNSP yang cukup menyita waktu, tenaga, dan kesabaran, akhirnya tuntas pasca terbitnya Sertifikat Kompetensi ini oleh BNSP. 

Polemik seputar pernyataan Dirjen IKP Kementrian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong terkait kewenangan sertifikasi wartawan, menurut Mandagi, tidak perlu diperdebatkan. 

Dia juga menegaskan, tekanan Dewan Pers terhadap Kementrian Kominfo agar mendapatkan pengakuan pemerintah terkait kegiatan Uji Kompetensi Wartawan di Dewan Pers boleh saja dilakukan namun seharusnya tidak menabrak norma hukum dan perundang-undangan di negara ini. 

Ditambahkan pula, pengakuan negara seharusnya tidak cukup hanya dengan pernyataan seorang pejabat negara bahwa Dewan Pers satu-satunya lembaga yang berwenang melaksanakan sertifikasi wartawan. 

"Sebaiknya Dewan Pers mengikuti prosedur hukum dan administrasi pemerintahan untuk urusan sertifikasi profesi di BNSP dan tidak mengambil jalan pintas," saran Mandagi. 

Mandagi juga menyatakan siap mendukung dan membantu Dewan Pers melanjutkan proses Harmonisasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan di BNSP. 

Hasil pertemuan Dewan Pers dan Menteri Ketenagakerjaan RI, bersama jajaran Komisioner BNSP beberapa waktu lalu di Kantor Kemenaker Jakarta, seharusnya ditindaklanjuti dengan besar hati oleh Dewan Pers. 

"Itu saja yang seharusnya dikerjakan oleh Dewan Pers yakni melakukan harmonisasi di BNSP  dan mengurus registrasi Standar Kompetensi Wartawa  di Kemenaker. Dan tidak perlu meminta legitimasi dari kementerian lain yang tidak memiliki kewenangan untuk menentukan domain pelaksaan SKW," ujarnya. 

Pada kesempatan yang sama, Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia Soegiharto Santoso menandaskan, terbitnya sertifikat kompetensi bagi wartawan oleh BNSP melalui LSP Pers Indonesia seharusnya bisa mengakhiri diskursus tentang kewenangan pelaksanaan sertifikasi wartawan. 

Apalagi sebelumnya LSP Pers Indonesia telah memperoleh surat dukungan regulator nomor: B- 263/BLSDM/HM.03.04 /08/2021, tertanggal 24 Agustus 2021 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, yang isinya berbunyi : "Bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika menyambut baik pemberian lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia dalam upaya mendukung peningkatan sertifikasi kompetensi tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi Industri 4.0. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai instansi teknis Pembina sektor komunikasi dan informatika, dengan ini menyatakan mendukung pemberian lisensi LSP Pers Indonesia dengan harapan lembaga tersebut dapat berperan dalam peningkatan daya saing dan produktivitas SDM tenaga kerja di bidang ini." 

Dan mengenai sikap Kemenkominfo terkait LSP Pers Indonesia, belum ditanggapi karena pihaknya mengaku belum diundang secara resmi untuk membahas permasalahan SKW secara langsung antar para pihak. 

Selain itu, lanjutnya, Dewan Pers pernah membuat keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan oleh lembaga di luar Dewan Pers melalui surat keputusan Ketua Dewan Pers No. 20/SK-DP/IV/2022 tertanggal 27 April 2022 setebal 4 halaman dengan lampirannya setebal 3 halaman. 

Dalam keputusan itu dicantumkan Dewan Pers memperhatikan tentang Rapat Dewan Pers dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi pada Rabu, 6 April 2022.

Kemudian dalam keputusannya menetapkan Tentang Penegasan Fungsi Dewan Pers Dalam Standar Kompetensi Wartawan. 

Pada poin kesatu disebutkan, Dewan Pers mengeluarkan Surat Keputusan yang menegaskan fungsi Dewan Pers dalam Standar Kompetensi Wartawan, terkait pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan sebagaimana sudah ditetapkan dalam Peraturaan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X2018 tertanggal 8 Oktober 2018. 

Dan di poin kedua Dewan Pers menyatakan  tidak bertangung jawab atas kegiatan dan hasil lembaga profesi wartawan di luar yang telah diatur di dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan. 

Oleh karena itu, Dia mengatakan, persoalan ini telah menjadi jelas dan terang, bahwa tentang Sertifikat Kompetensi Wartawan (SKW) yang diterbitkan oleh LSP Pers Indonesia yang terlisensi oleh BNSP menjadi tanggung jawab pihak LSP Pers Indonesia dan bukan menjadi tanggung jawab pihak Dewan Pers. 

"Sehingga sertifikat kompetensi wartawan (SKW) yang diterbitkan oleh BNSP melalui LSP Pers Indonesia patut dihormati oleh semua pihak, terutama oleh para pejabat pemerintahan dan swasta." kata Hoky sapaan akrabnya. 

Atas nama LSP Pers Indonesia Hoky tak lupa menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensuport berdirinya LSP Pers Indonesia selama ini, terutama kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziyah, Menteri Kominfo Jhonny Plate, dan kepada Ketua BNSP Kunjung Masehat beserta  seluruh jajarannya. 

Menanggapi terbitnya sertifikat kompetensi ini, Pemimpin Redaksi Duta Metro Mairizal, sebagai salah satu peserta pertama penerima Sertifikat Wartawan Utama,mengaku senang dan merasa bangga. 

"Ini adalah sertifikasi wartawan yang berkelas karena berdasarkan Standar Kompetensi yang diregistrasi Kemenaker. Sertifikatnya pun dicetak dan diterbitkan oleh pemerintah makin menambah kualitas kami selalu pemegang sertifikat," ungkap Mairizal, peserta witness SKW asal Kota Padang, Sumatera Barat.  

Sementara itu, Dedik Sugianto selaku asesor penguji mengajak seluruh wartawan di Indonesia tidak perlu ragu atau bimbang menentukan pilihan dalam mengikuti SKW di LSP Pers Indonesia. 

"Kalau negara sudah melegitimasi dan mengakui, kepada siapa lagi kita harus percaya bahwa sertifikat maupun proses sertifkasi mana yang bonafid dan berkelas," pungkas Dedik yang juga menjabat Ketum Sindikat Wartawan Indonesia-SWI. ***

PERJOSI, SWI, dan SPI Siapkan Pelaksanaan SKW di 3 Provinsi

OposisiNews.Co.Id - Di tengah gonjang-ganjing kewenangan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi, Dewan Pimpinan Pusat Perserikatan Journalis Siber Indonesia – DPP PERJOSI tetap konsisten mendukung Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia di bawah otoritas Badan Nasional Sertifikasi Profesi - BNSP. KetuaUmum DPP PERJOSI Salim Djati Mamma menegaskan, sepanjang lisensi LSP Pers Indonesia sah dikeluarkan BNSP dan didukung Kementrian Komunikasi dan Informatika, tidak ada hal yang perlu dipersoalkan. 

Untuk itu Salim menegaskan, pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi wartawan yang diakui negara adalah LSP Pers Indonesia karena memiliki legalitas yang diterbitkan lembaga negara yakni BNSP. “Kami mempersiapkan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi untuk wartawan di Sulawesi Selatan karena yakin sertifikat yang akan diterima oleh peserta berlogo lambang negara Burung Garuda, bukan logo lainnya yang tidak diakui negara,” tandas Salim kepada wartawan Senin (27/6/2022) di Makasar.

Salim juga meminta seluruh wartawan di Indonesia tidak perlu khawatir dengan siaran pers yang dikeluarkan Dewan Pers baru-baru ini tentang kewenangan Sertifikasi Kompetensi Wartawan. “Siaran pers yang disebarkan oleh Dewan Pers itu melanggar kode etik jurnalistik. Tidak ada konfirmasi kepada pihak LSP dan pihak BNSP. Selama ini Dewan Pers mengklaim bahwa berita yang disiarkan tanpa konfirmasi adalah informasi yang tidak layak publikasi dan melanggar kode etik,” ungkap Salim yang juga menjabat Pimred Berita 55 TV.

Salim menyayangkan sikap Dewan Pers yang panik dan kalap ketika bisnis Uji Kompetensi Wartawan –UKW yang selama ini dijalankannya terdegradasi keabsahannya setelah LSP Pers Indonesia berdiri dan dilisensi pemerintah melalui BNSP. 

“Saya memilih untuk percaya dan tunduk pada ketentuan yang diatur pemerintah melalui BNSP. Karena sertifikat uji Kompetensi di LSP Pers Indonesia resmi dikeluarkan pemerintah dan diakui oleh negara. Wartawan silahkan memilih untuk ikut UKW yang tidak diakui negara atau SKW yang diakui negara,” ujar Salim yang pernah berpengalaman sebagai wartawan Global TV di Jakarta.

Salim juga menambahkan, pernyataan pejabat di Kementrian Kominfo sepertinya disampaikan karena berada dalam tekanan sehingga melupakan prinsip pemerintahan dalam pelayanan publik. Pelayanan publik di Kementrian Kominfo, menurut Salim, dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta didukung pegawasannya oleh Ombudsman Reublik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Salim mengatakan, semua pihak tidak perlu bingung pijakan hukum pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam hal adminsitrasi terkait surat dukungan kementrian terhadap LSP. “Pijakan hukumnya kan sudah jelas. Mencabut surat pemerintah dalam rangka pelayanan publik ada dasar hukum dan alasannya yang harus berdasarkan aturan yang ditetapkan UU Adminstrasi. Jadi tidak sembarangan,” pungkas Salim, sosok yang pernah menjabat Direktur Utama di Harian Unjung Pandang Ekspres – Jawa Post Grup di Makasar. 

Di tempat terpisah, Sindikat Wartawan Indonesia Dedik Sugianto mengaku tidak terpengaruh dengan siaran pers yang disebarkan Dewan Pers. “Wartawan yang cerdas tidak akan terpengaruh dengan berita rekayasa dan melanggar kode etik seperti itu. Makanya SKW yang kami laksanakan di Jawa Timur berjalan lancar,” ujar Dedik di Surabaya, Senin (27/6/2022). 

Dedik yang juga menjabat Pimpinan Redaksi Sindikat Post ini menambahkan, pelaksanaan SKW di Jawa Timur sedang dipersiapkan dengan matang. SWI sedang mempersiapkan pelaksanaan SKW di Kabupaten Tulung Agung pada 15 dan 16 Juli 2022 setelah Surabaya sukses dalam dua kali pelaksanaannya.

Sementara di Pekan baru, Riau, organisasi Solidaritas Pers Indonesia –SPI juga mengambil kesempatan untuk melaksanakan SKW. “Persiapan sudah matang dan akan dilaksanakan pada pertengahan bulan depan,” ujar Suriani Siboro, Ketua Umum SPI di Pekanbaru, Riau Senin (27/6/2022). Seluruh proses dan ketentuan adminstrasi pelaksanaan SKW yang ditetapkan BNSP melalui LSP Pers Indonesia, kata dia,  sudah dipenuhi oleh pihakpenyelanggara dalam hal ini Tempat uji Kompetensi sewaktu SPI Riau. 

“Kami fokus pada pelaksanaan SKW yang diakui negara. Jadi di luar itu kita tidak perlu mempersoalkan. Yang penting legitimasi pemerintah itu yang kita ikuti,” tutup Suriani. ***

LSP Pers Indonesia Buka Pendaftaran SKW di 5 Daerah

Jakarta,OposisiNews.Co.Id - Pendaftaran Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) atau yang selama ini dikenal dengan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) kini sudah dibuka. Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia sudah menyiapkan lokasi pelaksanaan Sertifikasi Wartawan di 5 daerah. 

Bagi wartawan yang berdomisili di wilayah Jabodetabek disediakan tempat SKW di Tempat Uji Kompetensi atau TUK LSP Pers Indonesia pusat di Ruko Ketapang Indah Jakarta pada tanggal 30 Juni 2022. 

Untuk calon peserta yang berdomisili di Jawa Timur sudah disiapkan SKW di TUK SWI Surabaya pada tanggal 27 Juni 2022 dan TUK SWI Tulungagung pada tanggal 15 dan 16 Juli 2022. 

Kemudian yang berdomisili di pulau Sumatera dapat mengikuti SKW di TUK SPI Riau pada tanggal 14 dan 15 Juli 2022. 

Sementara untuk wartawan di Kepulauan Riau dapat mengikuti SKW di TUK UNIBA Batam pada 21 s/d 23 Juli 2022. 

Untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan SKW di Jakarta dapat menghubungi kontak person di 0811-2925-599 dan 081389517336. 

Untuk SKW di Riau dapat menghubungi nomor 0813-7175-6080. Dan untuk SKW di Surabaya dan  Kabupaten Tulung Agung dapat menghubungi nomor 0822-2025-2229. 

Sedangkan SKW di Batam dapat menghubungi 0822-8684-3582. 

Syarat pendaftaran untuk jabatan Wartawan Muda Reporter  melampirkan Surat Keterangan Sedang Bekerja sebagai reporter, atau Surat Keterangan Pengalaman Kerja sebagai reporter selama minimal 2 tahun. Memasukan dokumen portofolio berupa: bukti Daftar Usulan Berita, Bukti foto sedang mengikuti rapat redaksi, Daftar Berita yang sudah pernah ditayangkan di media, Dokumen naskah berita asli,  bukti berita hasil wawancara sudah ditayangkan di media, Bukti foto sedang meliput atau mewawancarai nara sumber, Bukti berita stright news yang sudah ditayangkan di media, Bukti berita Indepth News atau berita mendalam (berita investigasi) yang sudah ditayangkan di media,  Bukti berita opini yang sudah ditayangkan di media. 

Untuk jabatan Wartawan Muda Kameramen melampirkan Surat Keterangan Sedang Bekerja sebagai kameramen, atau Surat Keterangan Pengalaman Kerja sebagai kameramen selama minimal 2 tahun. Memasukan dokumen portofolio berupa: bukti Daftar Usulan Liputan yang pernah diajukan pada rapat redaksi dan sudah disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan redaksi, Bukti laporan dan keterangan gambar/foto hasil liputan, Bukti video (khusus kameramen TV) yang menggunakan pola pergerakan kamera (pen, tilt, zoom) yang sudah pernah ditayangkan di media, Bukti video/foto yang menggunakan jarak dan sudut pengambilan gambar (Wide Shot, Long shot, Medium Shot, Close Up, High Angle, Low Angle, dan Eye Level) yang sudah pernah ditayangkan di media, Bukti foto sedang meliput menggunakan kamera. 

Khusus untuk jabatan Wartawan Madya (Redaktur) syaratnya melampirkan Surat Keterangan Sedang Bekerja sebagai redaktur, atau Surat Keterangan Pengalaman Kerja sebagai redaktur selama minimal 2 tahun. Memasukan dokumen portofolio berupa: bukti Penugasan Liputan dari Redaktur, bukti Jadwal Liputan dari redaktur, bukti naskah berita yang sudah diedit, bukti berita yang ditayangkan di media, bukti tampilan halaman rubrik pada media  (Bukti koran atau link media pada halaman rubrik). 

Untuk jabatan Wartawan Utama (Pimpinan Redaksi atau Wakil Pimpinan Redaksi, dan Redaktur Pelaksana)  melampirkan Surat Keterangan Sedang Bekerja sebagai redaktur pelaksana, atau pimred/ wapimred, atau Surat Keterangan Pengalaman Kerja sebagai pimred, wapimred, atau Redpel selama minimal 2 tahun. Memasukan dokumen portofolio berupa: Laporan Evaluasi Kinerja Redaksi tentang Liputan dan Pemberitaan, Hasil Evaluasi tentang perencanaan dan pelaksanaan liputan, Bukti berita opini yang pernah ditulis dan ditayangkan di media, Bukti berita tajuk rencana yang pernah ditulis dan ditayangkan di media, Bukti tayangan editorial atau tayangan ulasan media tentang sebuah persoalan (khusus untuk media elektronik), bukti Standar Operasional Prosedur redaksi, bukti tampilan media secara keseluruhan (link media untuk media online atau bukti koran, majalah, atau tabloid untuk media cetak, tayangan program berita untuk media elektronik), bukti Keputusan Rapat redaksi yang ditatandatangani selaku pimpinan rapat, bukti foto sedang memimpin rapat redaksi, Laporan Bulanan tentang kinerja redaksi.  

Terkait pelaksanaan SKW ini, Ketua LSP Pers Indonesia Hence Mandagi menerangkan, bagi peserta yang kesulitan untuk menyiapkan dokumen portofolio tetap bisa mengikuti SKW namun syarat utama yakni ijazah minimal SMU dan Surat Keterangan Sedang Bekerja sebagai wartawan, atau Surat Keterangan Pengalaman kerja sebagai wartawan. 

"Khusus bagi redaktur, redaktur pelaksana, dan pemimpin redaksi bisa langsung mengikuti SKW sesuai jabatannya saat ini. Tidak perlu harus mengantongi sertifikat wartawan muda untuk redaktur dan wartawan madya terlebih dahulu untuk pimred," kata Mandagi melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi Jumat, (24/6/2022) di Jakarta. ***

LSP SDM TIK Sertifikasi Tenaga Kerja BRI Coporate University

Jakarta.OposisiNews.Co.Id - Dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Bank Rakyat Indonesia - BRI Coporate University melaksanakan sertifikasi kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia Tekhnologi Informasi dan Kreatif (LSP SDM TIK). Pelaksanaan sertifikasi oleh LSP SDM TIK untuk staf dan karyawan BRI Corporate University ini khusus untuk Skema Designer Multi Media Madya. 

Pelaksanaan uji kompetensi tenaga kerja BRI Coporate University ini cukup berhasil karena seluruh peserta dinyatakan kompeten dan berhak menerima sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Sertifikat kompetensi yang diperoleh staf dan karyawan BRI Corporate University setelah dinyatakan kompeten ini diserahkan langsung oleh salah satu Komisioner BNSP Bonardo Aldo Tobing di gedung BRI Coporate University di Jakarta Selatan, (22/6/2022).

Para peserta yang dinyatakan lulus dan menerima sertifikat antara lain; Andi Prasetyo, Ari Eko Yudianto, Chandra Nasuha, Gabela Noviatri, Harry Widodo, Ilham Aryandi dan Revina Bayu Putri.

Dalam kesempatan ini Komisioner BNSP Aldo mengatakan, melalui LSP terlisensi pihaknya akan terus mendorong percepatan sertifikasi kompetensi di berbagai sektor. “Yang diprioritaskan adalah sektor bidang multimedia karena terdampak covid 19,” ujar Aldo. 

Aldo juga menambahan, pihaknya mengapresiasi kepedulian BRI Coporate University yang selalu berusaha memastikan tenaga kerjanya di bidang multimedia berkompeten.

Aldo juga menegaskan, sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh LSP SDM TIK yang terlisensi BNSP adalah sertifikat yang diakui oleh Negara. “Maka dari itu tugas kita bersama agar sertifikat tersebut mendapatkan tempat di dunia kerja dan di dunia Indutri. BNSP memastikan penjaminan mutu dalam menjalankan sistem sertifikasi kompetensinya melalui LSP yang terlisensi oleh BNSP,” pungkasnya.

Dalam acara penyerahaan sertifikat, Pgs.Division Head BRI Corporate University Fithria Mulyandari menjelaskan bahwa BRI Coporate University saat ini tengah fokus memberikan pendidikan bagi seluruh tenaga kerja BRI dan juga mendukung peningkatan kompetensi di bidangnya. “Kami akan memberikan pendidikan kepada seluruh tenaga kerja di BRI dan sekaligus mengikutsertakan dalam pelaksanaan uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat, khususnya dari LSP SDM TIK yang terlisensi BNSP,” terang Fithria. 

Ia menambahkan, pelaksanaan sertifikat tersebut bertujuan sebagai pengakuan dari Negara terhadap tenaga kerja BRI. “Tentunya tenaga kerja kami dijamin kompeten di bidangnya dan hal tersebut akan sangat berguna bagi penerima sertifikat,” ujarnya.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Direktur Cyber Media Center (CMC) Ardian Elkana memberikan semangat dan ucapan selamat kepada tenaga kerja BRI Coporate University yang telah menerima sertifikat kompetensi dari BNSP melalui LSP SDM TIK.  Sebelumnya tenaga  kerja yang mengikuti sertifikasi kompetensi ini telah dilatih oleh instruktur dari Cyber Media Center tentang peningkatan kualitas dan kompetensi di bidang Multimedia sesuai dengan Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Sementara Soegiharto Santoso alias Hoky, selaku Dewan Pengarah LSP SDM TIK menyatakan, pihaknya selalu mengikuti arahan dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh BNSP. “Para peserta yang telah dinyatakan kompeten oleh asesor penguji maka dapat dipastikan mereka benar-benar berkompeten di bidangnya masing-masing,” kata Hoky yakin. 

LSP SDM TIK, kata Hoky, akan mengembangkan skema-skema yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan dunia industri. Dia menambahkan, sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) pihaknya akan menggerakan 29 DPD dari Aceh hingga Papua untuk menyelaraskan ruang lingkup kegiatan organisasinya dengan Visi LSP SDM TIK.  “LSP SDM TIK harus menjadi LSP yang terpercaya dalam membangun SDM di Indonesia yang siap menyambut era convergence berdasar teknologi IT dan teknologi industri kreatif,” tuturnya.

Turut hadir dalam kegiatan penyerahaan sertifikat yaitu Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi BRI Ismanto. Bank BRI sendiri merupakan Bank pertama di Indonesia yang memiliki LSP yang sudah terlisensi BNSP.

Ismanto mengatakan, BRI fokus dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang diperlukan, sehingga membentuk LSP yang ditujukan untuk mengoptimalkan daya saing insan brilian yang unggul dan memiliki kompetensi yang baik dalam menjalani segala pekerjaan. 

Ia juga turut mengucapkan selamat kepada tenaga kerja BRI Corporate University yang telah mendapatkan sertifikat kompetensi dan berharap sumber daya manusia BRI Coporate University yang sudah mendapatkan sertifikat tetap menjaga kualitas kerja serta meningkatkan kompetensinya. Red*

LSP Pers Indonesia Buka Pendaftaran SKW dan UKW

OposisiNews.Co.Id - Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) atau yang selama ini dikenal dengan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) kini diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia. LSP Pers Indonesia adalah satu-satunya lembaga sertifikasi profesi pers di Indonesia yang telah disahkan dan terlisensi secara resmi oleh negara melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 

Saat ini pendaftaran calon peserta SKW dan UKW sudah dibuka. Wartawan yang berhak mengikuti SKW adalah wartawan yang sudah berpengalaman dan sedang bekerja di media massa, baik cetak, elektronik, online atau daring, dan media lainnya. SKW bagi calon wartawan berpengalaman akan menggunakan sistem sertifikasi berdasarkan portofolio yang dimiliki. 

Sementara untuk calon peserta yang belum berpengalaman atau memiliki kemampuan dan wawasan jurnalistik (berdasarkan ilmu yang diperoleh pada saat mengikuti pendidikan dan pelatihan pers di pendidikan tinggi seperti Universitas atau Akademi), berhak untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan atau UKW menggunakan sistem perangkat uji observasi. 

Untuk wartawan berpengalaman yang akan mengikuti SKW harus menyiapkan dokumen portofolio dari setiap aktifitas pekerjaan yang dilakukannya sehari-hari sebagai seorang reporter, kameramen, redaktur, redaktur pelaksana, dan pimpinan redaksi atau wakil pimpinan redaksi. 

Untuk jabatan Wartawan Muda Reporter, dokumen portofolio  yang harus disiapkan adalah bukti dokumen tertulis berupa: bukti Daftar Usulan Berita yang pernah diajukan pada rapat redaksi dan sudah disetujui dan ditandatangani oleh redaktur pelaksana atau pimpinan redaksi, Bukti foto sedang mengikuti rapat redaksi, Daftar Berita yang sudah pernah ditayangkan di media selama sebulan, Dokumen naskah asli berita hasil wawancara dengan nara sumber yang ditulis sebelum diedit redaktur dan bukti berita hasil wawancara tersebut sudah ditayangkan di media, Bukti foto sedang meliput atau mewawancarai nara sumber tersebut, Bukti berita stright news yang pernah ditulis dan sudah ditayangkan di media, Bukti berita Indepth News atau berita mendalam (berita investigasi) yang pernah ditulis dan sudah ditayangkan di media,  Bukti berita opini yang pernah ditulis dan ditayangkan di media. 

Untuk jabatan Wartawan Muda Kameramen, dokumen portofolio yang harus disiapkan adalah bukti dokumen tertulis berupa: bukti Daftar Usulan Liputan yang pernah diajukan pada rapat redaksi dan sudah disetujui dan ditandatangani oleh manajer pemberitaan atau pimpinan redaksi, Bukti laporan dan keterangan gambar/foto hasil liputan, Bukti video (khusus kameramen TV) yang menggunakan pola pergerakan kamera (pen, tilt, zoom) yang sudah pernah ditayangkan di media, Bukti video/foto yang menggunakan jarak dan sudut pengambilan gambar (Wide Shot, Long shot, Medium Shot, Close Up, High Angle, Low Angle, dan Eye Level) yang sudah pernah ditayangkan di media, Bukti foto sedang meliput menggunakan kamera.

Untuk jabatan Wartawan Madya (Redaktur), dokumen portofolio  yang harus disiapkan adalah bukti dokumen tertulis berupa: bukti Daftar Penugasan Liputan kepada reporter yang sudah ditandatangani selaku Redaktur, bukti Jadwal Liputan berdasarkan penugasan kepada reporter yang sudah ditandatangani selaku redaktur, Dokumen naskah asli berita milik reporter dan naskah yang sudah diedit serta bukti berita tersebut sudah ditayangkan di media, bukti tampilan halaman rubrik pada media (cetak atau online) yang ditata atau diatur oleh redaktur selaku penaggungjawab halaman (Bukti koran atau link media pada halaman rubrik).

Untuk jabatan Wartawan Utama (Pimpinan Redaksi atau Wakil Pimpinan Redaksi, dan Redaktur Pelaksana), dokumen portofolio  yang harus disiapkan adalah bukti dokumen tertulis berupa: Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Redaksi tentang Liputan dan Pemberitaan, Dokumen Hasil Evaluasi tentang keberhasilan atau kegagalan perencanaan dan pelaksanaan liputan, Bukti berita opini yang pernah ditulis dan ditayangkan di media, Bukti berita tajuk rencana yang pernah ditulis dan ditayangkan di media, Bukti tayangan editorial atau tayangan ulasan media tentang sebuah persoalan (khusus untuk media elektronik), bukti Standar Operasional Prosedur atau mekanisme kerja jajaran redaksi yang pernah dibuat, bukti tampilan media secara keseluruhan (link media untuk media online atau bukti koran, majalah, atau tabloid untuk media cetak, tayangan program berita untuk media elektronik), bukti Keputusan Rapat redaksi yang ditatandatangani selaku pimpinan rapat, bukti foto sedang memimpin rapat redaksi, Dokumen Laporan Bulanan tentang kinerja redaksi.  

Calon peserta yang belum berpengalaman dan akan mengikuti UKW harus melampirkan bukti Ijazah atau sertifikat Pelatihan Jurnalistik yang berbasis Standar Kompetensi Kerja Khusus yang digunakan LSP Pers Indonesia sebagai standar sertifikasi dan uji kompetensi. 

Terkait pelaksanaan kegiatan ini Manager Sertifikasi LSP Pers Indonesia Dhoni Kusmanhadji mengatakan, dua mekanisme yang dipilih ini berdasarkan ketentuan yang diatur oleh BNSP. 

“Bagi wartawan yang berpengalaman kami menggunakan perangkat uji portofolio. Artinya wartawan yang sudah berpengalaman itu kita sertifikatkan kompetensi atau kemampuan dan keahliannya sebagai reporter, kameramen, redaktur, atau pemimpin redaksi,” terang Dhoni. 

Menurut Dhoni, wartawan mengikuti sertifikasi kompetensi bukan seperti ikut ujian layaknya mahasiswa yang diuji melainkan orang yang profesional sebagai wartawan diukur kemampuannya berdasarkan pengalaman dan kompetensinya. 

“Jadi jika dia mengaku kompeten selaku pemimpin redaksi maka kita ukur dia dengan portofolio bukti hasil pekerjaan dia sendiri dengan standar kompetensi Wartawan Utama. Standar kompetensi yang digunakan oleh LSP hanya sebagai alat ukur untuk membuktikan bahwa yang diuji itu memenuhi standar sesuai jabatannya. Jadi peserta bukan ikut ujian layaknya mahasiswa atau ujian anak sekolah,” paparnya.

Sementara itu, Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia Soegiharto Santso mengatakan, kendala yang dihadapi pelaksanaan uji kompetensi wartawan selama ini lebih disebabkan karena wartawan senior yang sudah berpengalaman merasa risih mengikuti ujian kompetensi. 

Sehingga, menurutnya, wartawan yang sudah berpengalaman bertahun-tahun sebagai reporter, redaktur, dan bahkan pimpinan redaksi merasa enggan mengikuti UKW. 

“Nah di LSP Pers Indonesia kami memfasilitasi wartawan berpengalaman untuk disertifikatkan kompetensinya. Asesor atau penguji hanya sebagai alat perantara untuk mensertifikasi kemampuan dan pengalaman wartawan tersebut. Jadi wartawan berpengalaman atau yang sudah senior diakui atau diketahui berkompeten dari sertifikat kompetensi yang dimilikinya,” urai Hoky sapaan akrabnya. 

Sedangkan calon peserta yang belum berpengalaman tapi memiliki kemampuan dan wawasan jurnalistik dari dunia pendidikan, kata Hoky, akan diwajibkan mengikuti uji kompetensi dengan alat ukur Observasi dan praktek. 

“Bagi peserta UKW di LSP Pers Indonesia yang belum berpengalaman, maka peserta diwajibkan untuk mengikuti ujian praktek,” pungkasnya. 

Wartawan yang ingin mendaftarkan diri dalam pelaksanaan SKW dan UKW dapat mendaftarkan diri di Tempat Uji Kompetensi atau TUK di Kantor Pusat LSP Pers Indonesia di Jakarta, TUK SWI di Surabaya- Jawa Timur, TUK SPRI UNIBA di Batam, TUK PERJOSI di Makasar, TUK SPI di Riau, TUK SPRI di Aceh, TUK JNI di Bekasi. 

Kontak person dapat menghubungi Manajer Administrasi Tri Cahyandi di nomor 08112925599 dengan alamat Kantor Pusat LSP Pers Indonesia di Jalan KH. Zainul Arifin, Komplek Ketapang Indah, Blok B 2, Nomor: 33 & 34, Jakarta Barat. Red***

DPC SPRI Tapanuli Utara Resmi Dilantik, Bupati Beri Dukungan

Taput,OposisiNews.Co.Id - Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan memberi dukungan dan menyambut baik kehadiran Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pers Republik Indonesia (DPC SPRI) di Kabupaten Tapanuli Utara. Pada pelantikan pengurus DPC SPRI Taput di Gedung Kesenian Tarutung Sabtu, (23/04/2022), Bupati yang diwakili Staf Ahli Eliston Tobing, mengatakan, Dinas Kominfo Taput harus menindaklanjuti potensi dan kelebihan SPRI agar dapat memberi kontribusi positif bagi peningkatan kualitas pers di Tapanuli Utara dan juga bagi masyarakat. 

"Kami berharap SPRI dapat menunjukan perannya bagi kepentingan pembangunan di daerah Tapanuli Utara," kata Eliston Tobing saat menyampaikan sambutan mewakili Pemerintah Kabupaten Taput. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP SPRI Heintje Mandagie dalam sambutannya usai melantik kepengurusan DPC SPRI Taput, mengatakan, saat ini SPRI merupakan organisasi pers pertama dan satu-satunya di Indonesia yang berhasil mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia yang sudah terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 

LSP Pers Indonesia didukung juga oleh Kementerian Kominfo karena peta okupasi wartawan media digital, televisi, dan radio tercatat di Kementerian Kominfo dan Bapenas RI serta masuk dalam sistem sertifikasi kompetensi nasional. 

"Kita akan segera melaksanakan sertifikasi profesi wartawan di seluruh Indonesia termasuk di Tapanuli Utara," ujar Mandagi. 

Mandagi juga berpesan kepada pengurus DPC SPRI Taput yang dilantik untuk menjalankan fungsi kontrol sosial dengan cara mengangkat potensi pariwisata dan pertanian di daerah. "Kontrol terhadap pemerintah tidak selamanya tentang berita kasus. Perlu ada berita hasil pembangunan atau potensi daerah yang diekspos ke publik. Karena melalui berita yang ditulis wartawan itulah masyarakat di seluruh Indonesia dan bahkan dunia internasional akan tahu lokasi wisata dan potensi yang ada di Taput," terangnya. 

Sementara itu, Ketua DPC SPRI Taput, Lamhot Silaban memberi apresiasi kepada semua pihak yang sudah mendukung terlaksananya kegiatan pelantikan SPRI di Tapanuli Utara. Mhn koreksi. 

"SPRI di Tapanuli Utara akan melaksanakan sertifikasi kompetensi wartawan untuk menindaklanjuti program DPP SPRI. Agar seluruh wartawan di Taput bisa tersertifikasi," pungkas Lamhot. 

Hadir pula pada pelantikan ini jajaran Muspida dan sejumlah wartawan dari berbagai media dan organisasi pers. 

Pada pembukaan acara ini Ketum disambut tarian adat khas daerah dan dianugerahi kain Ulos sebagai penghargaan budaya setempat kepada tokoh yang dianggap dihormati. Red**

APTIKNAS Dukung Pemerintah Berdayakan Produk Dalam Negeri

Jakarta, OposisiNews.Co.Id -  Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional – APTIKNAS, Soegiharto Santoso mendukung penuh penegasan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada para Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, dan BUMN tentang Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI). 

Hal itu disampaikan Hoky sapaan akrab Ketua Umum APTIKNAS, saat menghadiri kegiatan Pameran dan Temu Bisnis Tahap Kedua “Teknologi Informasi, Komunikasi dan Digital” pada 17-18 April 2022 di Smesco Exhibition Hall, Jakarta. 

“Ini jelas menunjukan pemerintah berpihak kepada produk di dalam negeri dan kegiatan affirmative ini didorong dan didukung untuk kita laksanakan. Dimana produk-produk UMKM telah didaftarkan kedalam e-Katalog LKPP,” ungkap Hoky. 

Pernyataan Hoky tersebut sejalan dengan sikap pemerintah dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate yang secara tegas mengatakan pihaknya mendorong BUMN, rumah tangga, serta sektor swasta untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri. Hal itu menurut Menkominfo menjadi wujud nyata kolaborasi memberdayakan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dengan menjadikan produk dalam negeri bagian dari rantai pasok industri global. 

Keberpihakan pemerintah untuk penggunaan produk dalam negeri telah diwujudkan dengan memasukkan produk UMKM dan produk dalam negeri lain ke dalam e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sampai dengan bulan ini tercatat lebih dari 250.000 yang terdaftar di e-Katalog LKPP. 

Sedangkan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengungkapkan, para pelaku UKM serta industri kecil dan menengah saat ini semakin siap menyuplai kebutuhan barang dan jasa pemerintah. Hal ini, kata Teten, didukung teknologi, informasi dan komunikasi, serta digital. 

Dalam temu bisnis kali ini juga menghadirkan pelatihan agar para pelaku UKM dapat masuk ke dalam e-katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Saat ini, ditargetkan 1.000.000 produk UKM dapat masuk ke dalam e-katalog LKPP. 

Showcase dan Business Matching Tahap 2 memberi peluang pameran produk alat kesehatan, K3 (Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan) dan Wellness, Manufaktur dan Alat Berat Komunikasi, IT dan Digital serta 17 subsektor industri kreatif lain. 

Turut memeriahkan pameran ini dari anggota APTIKNAS yang ternyata mampu menampilkan karya rancangan chip set buatan anak bangsa yang dipaparkan di depan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki. 

Anggota APTIKNAS tersebut adalah PT Putra Teknologi Solusindo (PT PTS), perusahan di bidang Software Development yang telah menerapkan teknologi terbaru dalam membantu customer menjalankan operasional bisnisnya, seperti fitur online webbase, cloudbase dan semua modul telah terintegrasi dari end to end untuk keseluruhan modulnya. 

Pada tahun 2022 ini PT PTS sedang mengerjakan proyek smart city di salah satu provinsi, dan sedang menerapkan teknologi Augmented Reality (AR) di candi Borobodur. Selain itu telah mengerjakan implementasi internet masuk desa di salah satu kecamatan di Jawa Timur dan beberapa proyek lainnya. 

Selain dari itu PT PTS mempunyai impian dan rencana dalam penerapan teknologi chip untuk pembuatan processor nusantara 1, bahwa ide ini tercipta karena sebagai bangsa yang besar belum mempunyai processor sendiri sebagai produk 100% buatan anak bangsa. Harapannya pemerintah dalam hal ini Kemenkopukm dan Kominfo dapat mendukung rencana ini sehingga Indonesia bisa mempunyai produk teknologi tinggi dan dengan TKDN 100% buatan dalam negeri. ( Red** )

Mafia Minyak Goreng

Oleh : Zainal Bintang 

OposisiNews.Co.Id -  Akhir – akhir ini silang sengkarut asap kegaduhan politik berkobar, akibat tabrakan aneka macam kasus hot yang asimetris. Sebutlah, wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga priode; unjuk rasa mahasiswa penentang di depan gedung MPR DPR (11/04/22) dan penganiayaan Ade Armando, yang ada dan tiada diantara dua pertentangan itu. 

Ketiga isu asimetris itu berkelindan merebut dan menguasai hampir semua ruang publik. Direproduksi dengan aneka macam versi. Penuh bumbu sensasi. Dengan aroma artifisial kemanusiaan dan peradaban. Melalui berbagai transmisi media. Terutama media sosial (medsos). 

Belum reda semua itu merata ke atas permukaan bumi. Dunia politik kembali gaduh. Empat orang pelaku mafia minyak goreng ditangkap Kejaksaan Agung. Ramai diberitakan di jaringan multi media (19/04/22) dan diekspose di televisi Siang malam 24 jam.

Pejabat eselon satu Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnhu Whardana ditangkap bersama tiga orang manajer perusahaan besar perkebunan kelapa sawit high class dunia.

Masing–masing, Master Parulian Tumanggor, Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia; Stanley MA Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup dan Pierre Togar Sitanggang, General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas. Semuanya langsung diborgol. Langsung berbaju oranye. langsung ditahan. 

Mafia? Apakah merekalah yang disebut – sebut dalam banyak pemberitaan sebagai mafia minyak goreng? Ternyata tidak juga. Ada pejabat yang menyebut mereka mafia. Ada  yang membantah, tidak ada mafia minyak goreng. 

Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Kamis (17/3/2022), Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi mengungkap langka dan tingginya harga minyak goreng disebabkan oleh permainan mafia minyak goreng. 

Para mafia itu, kata dia, menyelundupkan minyak goreng yang mestinya menjadi konsumsi masyarakat ke industri-industri, bahkan hingga diimpor ke luar negeri.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengomentari pernyataan pihak Kemendag terkait adanya mafia minyak goreng. Menurutnya, saat ini tidak ada mafia minyak goreng dan hanya ada ketidaktepatan kebijakan. Di sektor pangan memang ada mafia di sejumlah komoditas, tapi tidak ada di minyak goreng. 

“Yang ada adalah ketidaktepatan dalam regulasi sehingga pengusaha mencari celah untuk mencari keuntungan,” kata Gobel dalam keterangan tertulisnya pada Senin (21/03/22). Menurutnya, saat ini adalah persoalan pengaturan dalam tata niaga. Kemudian permasalahan dalam kepemimpinan, manajerial, dan pendekatan dalam pengelolaan tata niaga minyak goreng.

Muhammad Luthfi dan Rachmat Gobel berlatar belakang sama: pengusaha. Sama – sama petinggi Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia. Gobel pernah menjabat Menteri Perdagangan dalam Kabinet Kerja 2014-2019. Tapi, hanya bertugas setahun, kena reshuffle. Tanpa kejelasan, apa sebabnya. Diganti Thomas Lembong. 

Masuk akal kalau Gobel tahu persis, ada tidaknya permainan tidak sehat dalam distribusi minyak goreng. Termasuk dalam bisnis lain sebagai sebagai turunannya. 

Mungkin karena dia pernah lama studi di Jepang. Boleh jadi mengetahui praktik sejenis mafia di negeri Sakura yang disebut Yakuza itu, beda dengan yang ada di dunia minyak goreng. 

Luthfi masuk ke kabinet periode kedua rezim Jokowi. Menggantikan posisi Agus Suparmanto yang terkena reshuffle. 

Dilantik 23 Desember 2020 lalu. Lulusan Purdue University, Indiana, Amerika Serikat tahun 1992. Pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (AS), 14 September 2020 – 23 Desember 2020.

Sebelumnya pernah Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM di era SBY. Lalu di priode pertama Jokowi dia jadi Duta Besar di Jepang

Menilik identitas dan latar belakang kehidupan empat tersangka itu , memang “berbeda – beda”, namun tampaknya “tetap satu jua”.

Sama–sama penjahat ekonomi dan pelaku kejahatan kemanusiaan. Sama–sama punya akses ke pusat kekuasaan. Memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai “white collar crime” sejati. 

Jika menelisik nama–nama tersangka, publik sepertinya memperoleh cahaya penuntun untuk menyebutnya “kejahatan dan pejahat itu” punya korelasi dengan pusat kekuasaan. Serentak, industri rumahan yang bernama medsos – medsos ramai–ramai urun rembuk. 

Merespons dan mereproduksi catatan hitam atau jejak digital para tersangka yang terhubung Istana. Publik, seolah mendapat “wangsit” mendorong Presiden Jokowi yang dikenal populis itu, mau bertindak tegas. 

Memberantas komunitas “sampah” perusak kesehatan bangsa itu. Yang terang benderang. Yang ada di sekitarnya. Jokowi selama ini dikenal mahir mengelola isu kerakyatan. Penggemar blusukan. Jurus pemantik simpati rakyat kecil. Yang akrab dengan derita. Ke sanalah, Jokowi diminta berlabuh. 

Atas nama penderitaan rakyat kecil, maka dia wajib hukumnya bertindak cepat. Melangkah tegas. Bergerak lugas  memberantas mafia minyak goreng itu bersama geng-nya. Sampai ke akar – akarnya. 

Apapun istilahnya, pemilik suara terbanyak – publik itu – bersepakat mengatakan, kasus mafia minyak goreng yang digoreng oleh pejabat resmi, berkomplot dengan perusahaan perkebunan besar milik konglomerat besar alias oligarki. 

Sesungguhnya, momentum ini, merupakan pintu masuk (entry point) bagi presiden Jokowi untuk menancapkan legacy atau warisan berharga. Menoreh sejarahnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Menumpas habis – habisan, mereka yang telah membuat rakyat kecil menderita. 

Antri berhari – hari untuk satu liter minyak goreng. Bahkan ada yang meninggal dunia.

Saatnya Jokowi tampil memimpin perlawanan menumpas kekuatan oligarki di negeri ini. Yang banyak diyakini bercokol di Istana. 

Di pusat kekuasaan itulah sesungguhnya problema besar bangsa besar ini. Harus dijawab Jokowi: Menumbangkan imperialisme dan kolonialisme ekonomi, yang menghisap darah bangsa ini. 

Apabila Jokowi mau menindak mafia minyak goreng, yang diback up kekuatan oligarki, bersama agen – agennya, yang banyak disebut - sebut bercokol di Istana, dipastikan dia akan meraih dukungan suara terbanyak (electoral vote) masyarakat akar rumput. 

Tanpa kampanye. Tanpa tim sukses. Tanpa buzzer. Tanpa Influencer. Tanpa intrik. Tanpa represi. Tanpa baliho. Cuma tentu saja ada berita “buruknya”: terjadi pengangguran massal para buzzer Istana. 

Mereka akan kehilangan jabatan bergengsi. Kehilangan sumber nafkah, yang sesungguhnya dibalik itu , malah banyak melukai hati orang lain. Mereka yang tidak sejalan. Orang yang tidak berdosa. 

Langkah kuda Jokowi yang berani dinanti. Itulah yang sebenar – benanya yang patut disebut “revolusi mental”. Bukan yang lain. Yang remeh temeh dan complicated.. 

Dapatkah atau maukah Jokowi menghibahkan sisa pemerintahannya yang dua tahun lagi:  mengerahkan keberaniannya. Bermutasi menjadi “Gundala” alias “Putera Petir”, untuk membongkar komplotan penjahat kemanusiaan. Yang sudah terang – terangan ada di sekeliling Istana. Yang bernama Oligarki dan antek – anteknya. ( Red** )

Dewan Pers Indonesia Tolak Penyelesaian Kasus Edy Gunakan UU Pers

 OposisiNews.Co.Id -  Ketua Dewan Pers Indonesia Hence Mandagi menolak keras permintaan kuasa hukum Edi Mulyadi, Herman Kadir untuk menyelesaikan kasus ujaran kebencian menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. 

Peristiwa hukum yang terjadi dan menyebabkan Edi Mulyadi dilaporkan ke polisi, menurut Mandagi, bukan karena masalah pemberitaan pers yang dipersoalkan pelapor. 

Namun lebih karena pernyataan Edi tentang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai macan yang jadi mengeong dan mengenai wilayah Kaltim sebagai tempat 'jin buang anak' sehingga menjadi aneh apabila ibu kota negara dipindahkan ke wilayah tersebut. 

Edi juga mengatakan bahwa segmentasi orang-orang di Kaltim adalah 'kuntilanak' hingga 'genderuwo'. 

Kata Mandagi, persoalan yang menjadi delik pers apabila media membuat berita tentang sebuah peristiwa atau keterangan nara sumber, lalu pemberitaannya merugikan pihak yang terkait dalam berita tersebut. 

"Persoalan Edi itu bukan sengketa pers sebagaimana diatur dalam UU Pers. Melainkan gugatan pidana pelanggaran UU ITE yang dilaporkan oleh orang yang merasa dirugikan," terang Mandagi yang juga Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia melalui siaran pers ke redaksi Sabtu (29/01/2022). 

Kuasa hukum Edi, menurutnya, jangan menjadikan UU Pers sebagai tameng untuk melindungi perbuatan Edi yang tidak ada kaitan dengan kegiatan jurnalistik. 

Bahwa ada informasi Edi diundang di kegiatan itu sebagai wartawan senior dan menjadi nara sumber. Menurut Mandagi itu adalah hal yang sudah jelas tidak terkait pemberitaan atau kegiatan jurnalistik yang dijalankan Edi. 

"Kecuali di (Edi) diundang meliput, dan membuat berita seperti itu. Nah kejadiannya dia sebagai nara sumber yang berbicara sebagai kapasitas pribadi bukan sebagai wartawan peliput," ungkapnya. 

Dikatakan juga, perlindungan bagi wartawan menurut UU Pers berlaku jika terkait dengan peliputan dan pemberitaan yang dilalukan wartawan melalui proses mencari dan menulis berita, kemudian mempublikasikannya. 

"Perlindungan terhadap Edi jika karena Edi salah menulis berita dan dikenakan pasal kewajiban koreksi dan hak jawab," ujarnya. 

Sebagai sesama wartawan, Mandagi berharap penyelesaian perkara Edi ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. 

"Edi punya hak untuk menyampaikan kritik dan pendapat yang dijamin UU dan hak Azasi Manusia. Namun jika pendapat dan kebebasan menyampaikan pendapat merugikan dan menyinggung banyak orang, sebaiknya minta maaf ke publik," kata dia menyarankan. 

Pada kesempatan terpisah, Wartawan Senior asal Kalimantan, Gusti Suryadarma juga menolak jika kuasa hukum Edi Mulyadi menjadikan UU Pers sebagai tameng hukum untuk melindungi kliennya dari jerat hukum UU ITE tentang ujaran kebencian. 

Gusti Suryadarma yang juga menjabat Ketua Umum Persatuan Wartawan Media Mingguan ini menolak permintaan penyelesaian kasus Edi menggunakan UU Pers. 

"Ini namanya ngawur. Edi itu narasumber (saat berbicara) bukan (pihak) yang menyebarkan. Jangan bawa-bawa Pers lah," pinta Gusti. 

Sebagai informasi, kasus Edy Mulyadi ini mencuat setelah cuplikan video berisi pernyataannya yang mempermasalahkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan beredar luas di media sosial. *Red **

Ketua BNSP Serahkan Langsung Sertifikat Lisensi LSP SDM TIK

Jakarta,OposisiNews.Co.Id -  Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi - BNSP Kunjung Masehat menyerahkan langsung sertifikat lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Kreatif - LSP SDM TIK kepada Ketua Dewan Pengarah LSP SDM TIK Soegiharto Santoso di Kantor BNSP Jakarta, Selasa (04/01/2022). 

Dengan diterimanya Sertifikat Lisensi tersebut LSP SDM TIK bisa segera beroperasi melaksanakan sertifikasi profesi di bidang TIK. 

"Banyak selamat kepada LSP SDM TIK yang sudah resmi terlisensi," ujar Ketua BNSP Kunjung Masehat saat menyerahkan sertifikat. 

Soegiharto Santoso kembali menyampaikan apresiasi kepada seluruh Komisioner BNSP dan tim kerja BNSP yang sudah melakukan proses panjang sehingga LSP SDM TIK ahirnya resmi terlisensi. 

"Ini hadiah dari pemerintah melalui BNSP bagi masyarakat Indonesia khususnya yang menggeluti profesi digital media di bidang TIK," ungkap Hoky sapaan akrab Ketua Dewan Pengarah LSP SDM TIK, usai menerima langsung sertifikat lisensi dari Ketua BNSP. 

Kehadiran LSP SDM TIK ini menurut Hoky, untuk ikut mendukung program dan target pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait penyerapan tenaga kerja di bidang multimedia sebanyak 9 juta orang pada tahun 2022 ini. 

Diberitakan sebelumnya, dengan adanya lisensi dari BNSP, LSP SDM TIK bisa melayani 13 Skema Kompetensi bagi tenaga professional di bidang TIK. 

Ke-13 skema yang disertifikasi di LSP SDM TIK adalah: Pemrogram Basis Data, Animator Muda, Network Administrator Muda, Pemrogram Mobile Pratama, Animator Madya, Designer Grafis Madya, Pengembangan Cloud Computing, Desainer Grafis Muda, Desainer Multimedia Muda, Designer Multimedia Madya, Video Editor dan Pemrogram Junior serta Junior Web Programmer. 

Selain dari itu rencananya LSP SDM TIK secara paralel akan melakukan penambahan ruang lingkup untuk skema di bidang TIK yang akan diajukan kepada BNSP,  sebab menurut Hoky masih sangat banyak skema uji kompetensi yang sangat dibutuhkan di bidang TIK, termasuk diantaranya di bidang cyber security. *Red**