Rusak Parah Jalan Kwanyar Modung perlu perhatian Pemerintah

Bangkalan.OposisiNews.Co.Id- Jalan dari Batah Barat sampai Karanganyar, kecamatan Kwanyar, kabupaten Bangkalan, kian memprihatinkan.

Kerusakan jalan di lokasi ini sudah berlangsung sejak lama. Bahkan, Aspal pun nyaris sudah tidak ada lagi dengan lobang yang sangat besar. 

Kondisi tersebut juga diperparah dengan tidak adanya penerangan jalan pada malam hari.

Warga dua desa yakni desa Batah Barat dan Karanganyar merasa tak ada perhatian pemerintah terhadap mereka.

"Ya, jalan ini sudah lama dikeluhkan kami masyarakat, karena sudah hampir enam tahun jalan kami tidak pernah diperbaiki oleh Pemerintah kabupaten Bangkalan. Jalan ini jalan utama kami menuju ke pusat kecamatan dan pasar," ungkap bebrapa warga yang sedang berada di persawahan seputar area jalan rusak.

Hal senada juga dikeluhkan Dalimi yang merupakan warga Karanganyar yang ditemui awak media OposisiNews . 

Dia menuturkan bahwa jalan berlubang sangat menganggu aktivitas warga yang selalu melintas jalan tersebut bahkan sangat sering terjadi kecelakaan karna lubang nya sudah sangat dalam dan besar-besar.

"Saya setiap hari melintasi jalan ini, untuk ke Pasar, memang cukup dikeluhkan, karena jalan sudah cukup parah kerusakan. Apalagi saat terjadi hujan seperti kubangan sedangkan saat panas jalan berdebu," katanya.

Dirinya berharap kepada pemerintah kabupaten, untuk dapat memperhatikan kondisi jalan-jalan menuju Kwanyar. 

"Kami sangat berharap perhatian dari pemerintah kabupaten Bangkalan pak Bupati Bangkalan, sebelum masa Purna tugasnya untuk mendengarkan jeritan masyarakat," harapnya.(AIW)

Reporter : A.Indra Wijaya

Anggota Koramil 0829/12 Modung Menyambut HUT Bhayangkara Yang Ke 77 Di Mako Polsek

Bangkalan.OposisiNews.Co.Id - Sabtu tanggal 01 Juli 2023  Polri berumur 77 tahun. Ucapan dari berbagai instansi d tvan masyarakat membanjiri baik secara langsung maupun melalui media sosial. Salah satunya pada siang hari bertempat Di mako Polsek Modung Giat Pemberian Tumpeng dari Koramil 0829/12 Modung dalam rangka HUT Bhayangkara Ke 77 Tahun 2023.

Pemberian tempeng tersebut lanhsung di terima oleh Kapolsek Modung IPTU Suyanto Beserta Anggo

“Selamat HUT bayangkara ke 77 semoga Polri semakin jaya dan Semakin Presisi serta di cinta Masyarakat,” ucap Anggota Koranil.

Ia berharap kedepan TNI / Polri Semakin Kompak dan bersinergi dalam hal menciptakan situasi di masyarakat yang aman dan Kondusif 

Sementara Kapolsek Modung IPTU Suyanto mengucapkan terima kasih atas kado spesial dari  Anggota Koramil Modung yang telah memberikan ucapan Hari Ulang Tahun Bhayangkara yang Ke 77 semoga TNI / Polri semakin Jaya Selalu.

“Kedepan kita akan Mengahdapi pesta rakyat yakni Pemilu 2024 Jaga sinergitas dan Ke Kompakan jangan sampai terpecah belah sinergitas TNI / Polri harus tetap kita jaga,” imbuhny.(AIW)

Reporter: A.Indra Wijaya

APTIKNAS Fasilitasi Developer Games Indonesia Tembus Pasar Rusia

DKI Jakarta, OposisiNews.Co.Id -Developer game Indonesia kini berpeluang besar masuk pasar game di negara beruang merah. Kabar baik itu datang pengurus Asosiasi Pengusaha TIK Nasional - APTIKNAS Provinsi DKI Jakarta. 

Sejumlah pengurus APTIKNAS DKI Jakarta baru-baru ini menggelar pertemuan dengan asosiasi developer dari Federasi Rusia. Pada pertemuan tersebut, para perwakilan asosiasi dan publisher game Indonesia, seperti APTIKNAS DKI, CAKRA, Lyto, Majamojo, Megaxus, Gamelab, dan True+ Indonesia, hadir bersama perwakilan Rusia, termasuk Mr. Ivan Dronov, Vasiliy Ovchinikov, dan Alexander Brodov. 

Asosiasi developer Rusia membuka peluang kerjasama bagi developer game Indonesia untuk memasarkan produk-game Indonesia di pasar Rusia, serta berinvestasi dalam industri game. 

"Kami tertarik memasarkan produk game Rusia ke pasar Indonesia dan begitupun sebaliknya," kata Mr Ivan Dronov, di sela pertemuan. 

Di sisi lain, developer Rusia juga tertarik mencari publisher untuk produk-game Rusia di Indonesia. Hal itu disampaikan Ketua DPD APTIKNAS Provinsi DKI Jakarta, Hendri Andrigo usai pertemuan dengan federasi dari Rusia, pada (19/5/2023) di Kantor Perwakilan Dagang Federasi Rusia, Jakarta. 

Pasar game di Indonesia saat ini, kata Hendri Andrigo, lebih didominasi oleh produk dari China, Amerika, Korea, dan Jepang. "Namun, opsi untuk memasarkan game Indonesia di Rusia dianggap menarik, dan salah satu contoh game Indonesia yang siap go international adalah Lokapala," ujar Hendri. 

Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi tonggak kemajuan bagi industri kreatif Indonesia. Dengan memasuki pasar Rusia, developer game Indonesia dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan eksposur game-gamenya secara global. Selain itu, kerjasama ini juga berpotensi membuka peluang bagi developer Rusia untuk menjangkau pasar Indonesia yang luas. 

Pertemuan ini dihadiri sejumlah Pengurus APTIKNAS yaitu Hendri Andrigo (Ketua APTIKNAS DKI), Mike Edward (Sekda DKI), dan Andi Tanudiredja (Waketum DPP APTIKNAS Bidang Kerjasama Luar Negeri), Ivan Chen dari CAKRA association and Game Development,  Kenken dari Lyto, game publisher. Tak ketinggalan Dody dan Anindina dari Majamojo, game publihser, Felix dari Megaxus, game publisher,  Dandi dari Gamelab, dan Sofian Martinue dari True+ Indonesia, Game Publisher. 

Terkait peluang kerjasama game publisher dan game developer Indonesia dan Rusia, Ketua Umum APTIKNAS, Soegiharto Santoso menyambut gembira. "Karya anak bangsa di bidang game harus kita fasilitasi dan dorong agar tembus pasar rusia," ujar Hoky sapaan akrabnya, saat dimintai tanggapannya terkait peluang kerjasama ini, di Jakarta (22/5/2023). 

Hoky menambahkan, APTIKNAS akan terus berupaya mendorong potensi kerjasama game developer dan publisher dengan negara- negara lain, selain Rusia. "Dengan begitu akan membuka peluang penyerapan tenaga kerja dan masuknya devisa bagi negara jika kerjasama ini berjalan," pungkasnya. ***

Pemerintah Pusat Dan Provinsi Harus Sigap Menykapi Keluh Kesah Masyarakat

 

Bangkalan.OposisiNews.Co.Id - Banyaknya jalan rusak di Kabupaten Bangkalan terutama di wilayah kecamatan Kwanyar, Sukolilo,Labang dan kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, penelusuran team awak media oposisiNews membenarkan bahwa memang banyak sekali jalan yang berlubang bahkan sangat besar dan dalam, Selasa (11/04/2023).

Bahkan team awak media saat mengkonfirmasi salah satu warga Aan  yang berada di sekitar jalan rusak sangat kecewa kepada pemerintah setempat karna seakan tidak memperdulikan jalan yang rusak.

Lanjut diwilayah Kwanyar di daerah Rangrabeh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan tepat di jalan rusak parah itu pak sudah empat kali terjadi perampokan kebanyakan korbannya wanita, "Namanya perempuan pak pasti dijalan rusak pastinya pelan-pelan jadi enak-enak nya pelaku kejahatan pak",keterangan warga kepada team awak media saat di konfirmasi.

Sejumlah warga dan pengendara kendaraan bermotor saat melintas yang di konfirmasi mengeluhkan kondisi Jalan yang mengalami kerusakan parah. Kondisi jalan tersebut membuat aktivitas dan akses lalu lintas masyarakat terganggu.

Keadaan jalan rusak parah dan sebagian titik aspal jalan sudah mulai terkikis dan berlubang, jalan tersebut memang sudah lama rusak.

Terlebih jika musim hujan, jalan tersebut tidak bisa ditempuh. “Jalan ini memang sudah lama rusak. Kalau hujan, air akan tergenang di jalan tersebut. Jika air sudah tergenang, jalan ini tidak bisa ditempuh,” ungkapnya.

Warga lainnya, Alfin mengaku jalan tersebut rusak sudah dalam waktu yang cukup lama, namun belum ada perbaikan sama sekali. “Jalan ini memang sudah lama rusak, karena air yang tergenang di jalan tersebut. Kalau hujan air cukup tinggi menggenang di jalan ini,” ujarnya.(AIW).

Reporter: A.Indra Wijaya

TKD Desa Bagi, Begini Nasibnya

OposisiNews - Madiun, Butuh waktu dan proses yang panjang harus dilalui untuk mencari pengganti tanah kas desa. Seperti yang dialami Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa Bagi, Kecamatan Madiun.

Setelah terhuyung-huyung 3 tahun lebih, panita pengadaan Tanah Kas Desa Bagi mulai bisa bernafas lega. Awalnya, seluas 5.555 meter persegi telah dipergunakan untuk pintu masuk Tol Madiun pada tahun 2017.

 

Lahan tanah tersebut merupakan hasil irisan atau swadaya warga masyarakat yang berada di Dusun Candi, Desa Bagi tepatnya di Dumpil, yang sekarang menjadi akses keluar masuk kendaraan.

Senin, 03/10/2022, Pemerintah Desa Bagi melalui Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa (TKD) Desa Bagi melakukan pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak di Pendopo Desa Bagi.

Agenda yang ditunggu-tunggu tersebut dihadiri oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), perwakilan Kejaksaan Negeri , Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua RT, tokoh masyarakat dan para pemohon (penjual tanah) warga setempat.

Dalam sambutannya perwakilan dari Kejaksaan Negeri Madiun, Ari Pujianti menyampaikan kehati-hatian Pemerintah Desa maupun Panitia tentu tak lepas dari penerapan peraturan yang ada. Mengingat proses pengadaan tanah (swadaya) untuk menjadi Tanah Kas Desa merupakan hal pertama kali di wilayah Kabupaten Madiun, bahkan mungkin di Jawa Timur.

 

Sementara itu, Marjoko dari Pejabat Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Madiun, berpesan setelah pelepasan hak menjadi Tanah Kas Desa hendaknya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menambah pendapatan desa.

Masih menurutnya, proses pelaksanaan pengadaan tanah ini sudah melalui tahapan sesuai dengan regulasi hukum yang ada, yaitu Peraturan Bupati / Perbup 1 tahun 2021. Hendaknya semua aset desa statusnya harus jelas, maka perlu untuk legalitasnya.

Kepala Desa Bagi, Mulyanto sangat mengapresiasi atas kinerja semua panita yang dengan telaten dan gigih untuk menyelesaikan proses pengadaan tanah ini. Lamanya proses karena kita tidak mau betentangan dengan peraturan yang ada. 

Dalam acara pelepasan hak dan pemberian ganti rugi didapat informasi bahwa pengadaan tanah seluas 20.272 meter persegi tersebut menyerap anggaran sebesar Rp. 8.323.674.000 yang bersumber dari uang pengganti tanah swadaya yang digunakan untuk pintu Tol masuk Madiun, tepatnya di Dumpil. (mit)

Penyelenggaraan Komunikasi Sosial Dengan Komponen Masyarakat 2022 Koramil 0829/12

Bangkalan.OposisiNews.Co.Id - Dalam rangka mengoptimalkan metode pembinaan teritorial yang menjadi wadah guna mencapai kesepahaman tentang pemberdayaan wilayah pertahanan darat khusus nya Koramil 0829-12 Modung menggelar kegiatan Komunikasi Sosial dengan Komponen masyarakat (Kommas) yang di laksanakan di Halaman Koramil Desa Patereman Kecamatan.Modung Kabupaten.Bangkalan, dengan mengusung tema “Merajut Persatuan dan Kesatuan”. Senin(05/09/2022).

Bersama komponen masyarakat yang di hadiri Camat Modung Beserta Staf,Anggota Polsek Modung,Kapus Puskesmas Kedungdung , para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan juga turut hadir dari Dokter Hewan.

Komsos dengan Kommas bertujuan memelihara dan meningkatkan keeratan hubungan antara Para Babinsa dengan komponen masyarakat untuk kepentingan negara guna terwujudnya NKRI yang berdaulat dan sejahtera.

Dalam sambutannya Danramil 0829/12 Kapten Inf Moh Nur Hamzah, mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kehadiran para Komponen masyarakat yang telah berkenan hadir dalam kegiatan Komsos ini. Menurut nya, pertemuan ini merupakan sarana yang efektif untuk memelihara dan meningkatkan kebersamaan guna membangun komonikasi yang dialogis yang terjadi diantara kita dan saling memberi informasi terkait situasi yang terjadi di wilayah.

"Camat Modung Heri Arifin S.H, dalam sambutan nya juga menyampaikan Terimakasih atas kerjasama nya kepada masyarakat dan tokoh-tokoh yang hadir di kesempatan hari ini".

Lanjut Heri juga menyampaikan dalam kesempatan ini menghimbau kepada masyarakat agar tidak terprovokasi terkait isu-isu Pilkades yang insyaallah akan terselenggara tahun depan,Harapan nya semoga Pilkades akan datang semoga berjalan dengan lancar dan kondusif",tutup Heri. (AIW)

Reporter : A.Indra Wijaya

Titik Terang, Musdes dan Sosialisasi Pengadaan TKD

MADIUN, OposisiNews - Setelah terhuyung-huyung 2 tahun lebih, panita pengadaan Tanah Kas Desa Bagi Kecamatan / Kabupaten Madiun mulai ada titik terang. Lahan tanah swadaya yang berada di Dusun Candi, Desa Bagi tepatnya di Dumpil seluas 5.555 meter persegi telah dipergunakan untuk pintu masuk Tol Madiun.

Selasa, 08/03/2022, Pemerintah Desa Bagi mengadakan Musyawarah dan Sosialisasi di Pendopo Desa yang dihadiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Badan Pertanahan Nasional, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua RT, tokoh masyarakat dan para pemohon (penjual tanah) warga setempat.

Dalam sambutannya Kepala Desa Bagi, Mulyanto mengharapkan dalam musyawarah dan sosialisasi ini bisa memutuskan keputusan juga kesepakatan bersama.

"Panitia pengadaan tanah telah bekerja 2 tahun lebih, dengan berbagai kendala yang dihadapi hingga saat ini. Oleh karena itu, dengan adanya musyawarah ini akan ada titik terang," jelas Kades.

Dalam uraiannya, Marjoko selaku nara sumber dari Pejabat Fungsional Dinas PMD Kabupaten Madiun menyampaikan hendaknya proses pengadaan tanah ini bisa berjalan sesuai regulasi hukum yang berlaku.

"Untuk pengadaan tanah kas desa ini, kita gunakan pijakan hukum UU nomor 6 tahun 2012, PP nomor 43 tahun 2014 junto nomor 47 tahun 2015, dan Perbup nomor 1 tahun 2021. Untuk pengawasan melibatkan BPD, Camat, dan Dinas PMD," urainya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa ada tahapan yang harus dilalui, yaitu setelah ada calon tanah yang akan dibeli maka perlu dilakukan pendaftaran ke BPN untuk dilakukan identifikasi, iventarisasi, dan pemetaan bidang.

"Setelah tahapan itu dilalui, perlu adanya penilaian harga yang dilakukan oleh lembaga independen / Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk memberi penilaian atau taksiran harga (appraisal) atas obyek tanah yang didaftarkan," imbuhnya.

Untuk nilai harga appraisal yang diterbitkan oleh lembaga tersebut (KJPP), sesuai Perbup nomor 1 tahun 2021 ya harga itu yang harus digunakan, lanjut Marjoko. 

Di tempat yang sama, Lamito selaku BPD menanyakan terkait pembelanjaan tanah untuk Tanah Kas Desa (TKD) tersebut, mengingat asal muasal anggaran tersebut bersumber dari pembayaran tanah swadaya yang terdampak tol di Dumpil.

Anggota BPD itu juga menanyakan masalah nilai harga (appraisal) yang diterbitkan oleh KJPP. Apakah bisa dibenarkan jika terjadi kesepakatan dengan pihak pemohon dengan nilai harga di bawah appraisal, dengan pertimbangan sisanya bisa dipergunakan untuk pembangunan.

Terkait pembelanjaan untuk TKD, Marjoko memberi jawaban tegas, itu tidak masalah, karena anggaran atau dana tersebut sudah masuk di Rekening Kas Desa (RKD) sebab sumber APBDes di antaranya dari swadaya masyarakat.

"Untuk pemanfaatan tanah tersebut, bisa dimusyawarahkan dengan warga dusun setempat dan perlu adanya Peraturan Desa (Perdes) yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Desa untuk mengatur hal itu," jelas Marjoko.

"Dan untuk masalah kesepakatan harga di bawah nilai harga appraisal dengan pemohon (penjual), kita ikuti saja aturan hukum yang ada. Karena dalam Perbup ini disebutkan bahwa nilai harga appraisal adalah harga tunggal," terang Marjoko. 

Sementara itu, I Made selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Madiun menambahkan, bahwa untuk tanah yang awalnya dari swadaya masyarakat perlu adanya berita acara terkait penyerahan ke desa.

"Sebagai alas hak, maka perlu adanya keputusan bersama melalui musyawarah dusun / desa," ungkap I Made.

Sebagai penutup acara musyawarah dan sosialisasi tersebut, Kepala Desa Bagi menegaskan kita ikuti saja keputusan dan aturan atau regulasi hukum yang ada.

Dalam musyawarah tersebut diputuskan bahwa status pengadaan 'Tanah Kas Desa', dan harga tanah sesuai ketentuan nilai harga (appraisal) yang dikeluarkan oleh KJPP. (Tim OPS)

Bisa Buntung, Aturan Tidak Jelas, Panitia Bingung

Balai Desa Bagi, Kec/Kab. Madiun

Madiun, OposisiNews.Co.Id - Setelah proses berkepanjangan pengadaan Tanah Swadaya Dusun Candi, Desa Bagi, Kecamatan / Kabupaten Madiun atas dampak pengembangan Proyek Tol di Dumpil, dipastikan bakal lama lagi untuk bisa mewujudkan pengadaan lahan tanah tersebut.

Saat temui di kantornya, Rabu (26/01/2022), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Madiun menyatakan mendukung untuk proses pangadaan lahan sawah swadaya tersebut. Pihaknya juga meminta agar panitia segera berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta instansi terkait lainnya.

"Kita selaku Dinas yang membawahi Pemerintahan Desa segera membuat Perda (Peraturan Daerah) tentang Aset Desa yang isinya terkait Aset Swadaya Masyarakat yang berada di masing-masing desa," ungkap Joko Lelono, Kadin PMD.

Untuk masalah di Desa Bagi, lanjut Lelono, karena itu dana yang besar kita harus hati-hati, kita masih melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk BPN, karena regulasi hukum yang berkenaan dengan Aset Swadaya Masyarakat di desa masih kita pelajari, imbuhnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya 'TERKATUNG KATUNG, PENGADAAN TANAH DESA BAGI TANPA UJUNG', panitia pengadaan tanah swadaya ini sudah berjalan hampir 3 tahun dan hingga saat ini masih mengambang.

Pernyataan Kepala Dinas PMD itu ditanggapi langsung oleh Lamito, anggota BPD perwakilan Dusun Candi, Desa Bagi. Menurutnya, dulu pihak dinas telah menginstruksikan agar panitia menunggu terbitnya Perbup (Peraturan Bupati), ternyata isi Perbup itu (Perbup Nomor 1 Tahun 2021) tidak menyinggung masalah tanah swadaya, itu Perbup tentang Tanah Kas Desa.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa hukum perundang-undangan itu tidak bisa berlaku surut. Artinya jika saat ini belum ada regulasi hukum yang mengikat, maka tidak perlu menunggu peraturan atau apalah namanya, apalagi ini masih ‘mau rencana’ mempelajari. Kita ya harus mempertimbangkan kerugian warga pemohon / penjual, imbuh Lamito.

"Proses pengadaan tanah swadaya tersebut sudah berjalan hampir 3 tahun, uang untuk membeli tanah sudah siap di Rekening Kas Desa (RKD), penilaian kelayakan tanah sudah melalui KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik) untuk menerbitkan harga appraisal, tanah yang akan dibeli juga sudah siap, harga sudah ada kesepakatan dengan pihak warga penjual, kurang apa lagi," tegas Lamito pada media ini.

Perlu dipertimbangkan, lanjutnya, bahwa untuk hasil kelayakan tanah dari KJPP itu ada batas waktunya, yaitu 6 bulan setelah diterbitkannya appraisal. Dan hasil penilaian itu (appraisal) terbit bulan 8 tahun 2021, sehingga batas waktu panitia untuk menyelesaikan pembayaran jatuh pada bulan 2 tahun 2022, terang Lamito.

"Proses ke KJPP itu menelan biaya yang tidak sedikit loh, hampir ratusan juta. Jika ini tidak segera  terealisasi, dan batas waktu appraisal sudah habis otomatis pembiayaan itu terbuang percuma. Siapa yang harus bertanggung jawab, apa panitia desa harus mengganti," ungkapnya.

Sebenarnya kami sudah meminta pada panitia untuk mengundang Dinas PMD agar bisa duduk bareng dengan warga pemohon / penjual yang didampingi BPD. Sebab pihak penjual pun merasa dirugikan, mereka sudah mengeluarkan biaya untuk pajak jual beli, biaya balik nama SHM, dan biaya lain, jelasnya.

"Dalam hal ini, karena sudah ada kesepakatan harga antara panitia dengan pemohon (penjual) tentu pihak panitia bisa dituntut secara hukum, karena panitia tidak menepati atas perjanjian kesepakatan," tandas Lamito. (Tim OPS)

Terkatung Katung, Pengadaan Tanah Desa Bagi Tanpa Ujung

Lamito (BPD - Candi / Kiri), Suherman, alm (Pelaku Sejarah Desa Bagi)

Madiun, OposisiNews.Co.Id - Proses pengadaan Tanah Swadaya Dusun Candi, Desa Bagi, Kecamatan/Kabupaten Madiun hingga berita ini ditulis belum menemukan titik terang. Pasalnya, panitia desa mengaku kebingungan atas kebijakan dari pemerintah daerah. Regulasi atau acuan hukum yang dipakai tidak mengarah pada obyek tanah yang saat ini sedang ditangani.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata 'swadaya' memiliki makna tindakan yang dilakukan dengan daya, upaya, kemampuan, usaha, sumber yang dimiliki sendiri. Hal ini bisa diartikan bahwa, warga masyarakat pada saat itu sudah punya kesadaran untuk bergotong royong membangun desa dengan menyerahkan tanahnya untuk pembangunan desa.

Menurut Lamito, salah satu anggota BPD perwakilan Dusun Candi menuturkan, bahwa sejarah awal keberadaan Tanah Swadaya bermula sekitar tahun 1960-an. Saat itu warga Dusun Candi mempunyai inisiatif untuk menyerahkan beberapa luasan tanah miliknya (tanah sawah) yang dapat dipergunakan untuk membantu pembangunan desa.

"Sumber informasi yang kami dapat dari pelaku sejarah Suherman (almarhum), sebelum meninggal, kami sempat menanyakan status dan asal usul tanah swadaya tersebut," terang Lamito pada media ini.

Lebih lanjut, anggota BPD ini juga menegaskan bahwa status kepemilikan tanah swadaya tersebut sudah diserahkan ke desa yang penggarapannya untuk warga Dusun Candi dengan cara dilelang yang hasil lelangnya masuk ke Pendapatan Asli Desa.

"Namun, setelah kita koordinasi dengan Pemerintah Desa ternyata alas hak peralihan / penyerahan berupa hibah dari warga ke desa belum ada. Mungkin Pemerintah Desa pada saat itu (tahun 1960-an) mengabaikan bahwa pentingnya tertib administrasi," ungkapnya.

Tanah Swadaya tersebut, imbuhnya, dipergunakan untuk kepentingan umum tahun 2017, yaitu untuk Jalan Tol yang berada di Dumpil seluas 5.555 meter persegi. Uang pengganti sekitar 8,3 Milyar sudah dibayar pemerintah dan dimasukkan ke rekening kas desa.

Pemerintah Desa telah membentuk Panitia Pengadaan Tanah atas arahan dari Dinas Pemberdayaan Desa, dengan berpedoman Peraturan Bupati Kabupaten Madiun nomor 1 tahun 2021 tentang Tanah Kas Desa. Hal inilah menurut Lamito yang membuat bingung panitia.

“Dalam Perbup itu tidak ada kata ‘Tanah Swadaya’, Perbup tersebut mengatur tentang Tanah Kas Desa. Asal usul Tanah Swadaya dengan Tanah Kas Desa sudah jelas berbeda, sehingga jika dipaksakan ya gak nyambung. Kalo menurut saya lebih pas jika menggunakan Undang Undang Pokok Agraria. Setelah pengadaan tanah ini selesai, tanah tersebut bisa diubah statusnya ke Tanah Kas Desa,” ungkapnya. (Tim OPS)

Peduli COVID- 19,Bank Sumsel Babel Lahat Salurkan Bantuan APD Ke Pemkab Lahat

Lahat.OposisiNews.Co.Id- Bertempat di ruang Kerja Wakil Bupati Lahat , untuk kesekian kalinya sebagai bentuk partisipasi aktif Bank Sumsel Babel Cabang Lahat dalam memutus mata rantai penyebaran Covid- 19, Bank Sumsel Babel (BSB) Cabang Lahat kembali menyerahkan bantuan CSR, Bantuan kali ini berupa, Alat Pelindung Diri (APD).Kamis 11/06/2020

Penyerahan bantuan diberikan langsung oleh Kepala Cabang Bank Sumsel Babel Cabang Lahat Taufiq Hidayat berserta jajaranya kepada Wakil Bupati Lahat dan dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Lahat, Kepala Dinas BPBD Lahat dan rombongan dari Bank Sumsel Babel Cabang Lahat.

Menurut keterangan Kepala Cabang Bank Sumsel Babel Lahat, Taufiq Hidayat mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan partisipasi aktif Perusahaan untuk membantu Pemerintah Daerah, yang ditujukan untuk kesehatan Masyarakat dan khususnya bagi Tenaga Medis di Lahat yang menjadi garda terdepan berhadapan langsung dengan pasien Covid-19.

“Adapun bantuan alat APD yang diserahkan langsung ke Wakil Bupati Lahat, berupa Masker Logo 10 Lusin, 10 Box Masker tanpa Logo dan Baju Hasmat sebanyak 50, ” terangnya.

Sementara Wakil Bupati Lahat, H, Haryanto, SE, MM, mengatakan ini merupakan bentuk kepudulian dari Bank Sumsel Babel untuk membantu masyarakat dan Tenaga Medis terkait Covid- 19 yang lagi melanda.

“Kami sangat berterimakasih kepada pihak Bank Sumsel Babel atas perhatian dan bentuk kepudulianya terkait Covid- 19, disini kami harapkan kalau ada alat Rapid Tes karena alat tersebut sangat berguna. Semoga Covid- 19 ini cepat berakhir dan masyarakat dapat dengan hidup seperti dahulu,”ujar Hariyanto . ( Pr )

Reporter.Parlin

Kapolresta Sidoarjo Kampung Tangguh Semeru Harus Terus Dijalankan

Sidoarjo,OposisiNews.co.id - Keberadaan Kampung Tangguh Semeru di tengah pandemi Covid-19, tidak hanya berdampak positif guna menekan penyebaran virus tersebut. Akan tetapi dapat membentuk ketangguhan lainnya bagi masyarakat.

Seperti diutarakan Kepala Desa Bluru Kidul Tri Prastiyono, saat memberikan sambutan launching Kampung Tangguh Semeru Desa Bluru Kidul, Setelah dibentuk kampung tangguh di tempatnya, situasi kamtibmas berjalan aman dan kondusif. “Tindak kriminalitas dapat ditekan. Keamanan terkontrol dengan adanya kampung tangguh ini,” ujarnya.selada, 9/6/2020.

Melihat semakin bergeliatnya semangat masyarakat untuk membentuk Kampung Tangguh Semeru di desa maupun perkampungan, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji menganggap bahwa manfaat dari adanya Kampung Tangguh Semeru ini begitu banyak.

Tidak hanya efektif menekan laju penyebaran Covid-19, Kampung Tangguh Semeru menurut Kombes Pol. Sumardji sama halnya yang diutarakan Kepala Desa Bluru Kidul Tri Prastiyono. Yakni membuat tangguh keamanan dan ketenangan di masyarakat.

“Ya, banyak yang merasakan bahwa tangguh dalam penguatan harkamtibmas, merupakan manfaat lain dari adanya Kampung Tangguh Semeru. Sebab itu, keberadaannya harus lestari, Kampung Tangguh Semeru harus terus dijalankan di setiap desa,” harap Kapolresta Sidoarjo saat menghadiri launching Kampung Tangguh Semeru Desa Bluru Kidul.

Keberadaan Kampung Tangguh Semeru juga melatih masyarakat untuk hidup gotong royong dan saling peduli. Jika konsep seperti ini dijalankan terus, tambah Kapolresta Sidoarjo situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Sidoarjo akan tetap aman dan kondusif.

Dukungan juga disampaikan Plt. Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin. Ia mengatakan bahwa di Kampung Tangguh Semeru semua program tertampung di dalamnya. Sebagaimana dengan adanya divisi-divisi. Ada divisi keamanan, kebutuhan pangan, kesehatan, kematian, dan sebagainya.

“Jika semua warga terlibat di dalamnya. Maka desa maupun perkampungan kita akan tangguh ke depannya. Termasuk dengan terbuktinya penyebaran Covid-19 di sejumlah zona merah Sidoarjo dapat menurun,” jelasnya.( Bg )

Menjelang Buka Giling PT. PG Candi Baru Serahkan Bantuan 1000 Paket Sembako

Doc.Peduli Covid19 oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT PG Candi Baru

Sidoarjo,OposisiNews.co.id - Direktur PT. PG Candi Baru Audry Haris Jolly Lapian yang baru satu minggu menduduki kursi jabatan di PT. PG. Candi Baru sidoarjo,  bersilaturrahmi kepada Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin, SH. di Pendopo Delta Wibawa.Rabu , 13/5/2920.

Selain bersilaturrahmi dan  menyerahkan sumbangan berupa 1000 paket sembako, Jolly  juga melaporkan bahwa pada bulan Juni mendatang PT. PG Candi Baru mulai buka giling. Dan pada saat proses buka giling PG.Candi Baru akan  mendatangkan kurang lebih 1000 orang tenaga tebang tebu dari luar kota Sidoarjo yaitu dari Lumajang dan Ngawi hal ini dikarenakan kalau hanya mengandalkan tenaga tebang dari Sidoarjo saja tidak mencukupi.

Untuk  itu pihak perusahaan PG Candi Baru komitmen  mematuhi SOP kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah melalui Kementrian Kesehatan RI. upaya  pertama yang akan di tempuh yaitu: sebelum mendatangkan tenaga dari luar akan dilakukan mengecekan kesehatan di wilayah asal, selain itu dilaksanakan juga karantina mandiri dengan menggunakan barak-barak yang di lokasi kebun sehingga meminimalis terjadinya interaksi yang terlalu instens pada masyarakat setempat, disamping itu juga akan dilakukan penanganan kesehatan untuk para tenaga kerja seperti penyemprotan desinfektan dan tempat cuci tangan juga pemberian vitamin.

“Hasil produksi gula pada masa buka giling ini diperkirakan  kurang lebih 30 ribu Ton sedang penjualan gula yang tadinya ditangani pusat mulai tahun ini sudah diserahkan ke masing-masing pabrik sehingga pada kesempatan ini PT. PG Candi Baru  mencoba untuk ikut berpartisipasi dalam menstabilkan harga gula khususnya di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah yaitu di kisaran Rp. 12.500'- per kg di tingkat masyarakat”katanya.

Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin selaku Ketua  Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sidoarjo menerima secara langsung sumbangan peduli Covid19 dari Dewan Komisaris dan Direksi PT.PG Candi Baru.

Dan pada kesempatan itu pula Wakil Bupati juga menyampaikan pada saat Proses Buka Giling nanti selama covid belum terselesaikan maka pemerintah menyarankan isolasi mandiri pada tenaga yang datang dari luar Kabupaten Sidoarjo harus dilakukan, sehingga proses produksi bisa berjalan dengan baik, dimana hasil produksi juga dapat dan SOP kesehatan juga berjalan.

“Saya mengucapkan terimasih atas kerjasama ini semoga segalanya bisa berjalan dengan baik, khususnya pada saat buka giling nanti juga berjalan dengan baik sehingga kebubutuhan pangan khususnya gula dikabupaten Sidoarjo bisa terselesaikan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuka peluang kerjasama dalam menyuplai gula di Kabupaten Sidoarjo dan diharapkan agar harga gula di Kabupaten Sidoarjo bisa kondusif dan stabil” tambahnya”. (Bg)

Reporter.Subagyo SH
Editor.Bambang PW

KPBU SPAM UMBULAN DIRESMIKAN, BUPATI SIDOARJO

Soft Louncing Proyek KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) dan SPAM (Sistem penyediaan Air Minum) oleh Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa di Rumah Meter Porong PDAM ,Minggu 22/12/2019

Sidoarjo- OposisiNews.co.id -Proyek KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) SPAM (Sistem penyediaan Air Minum) Umbulan di soft launching Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa di Rumah Meter Porong PDAM yang berada di sisi Barat jalan Arteri Porong Kabupaten Sidoarjo.

Hadir dalam  Soft Louncing Forpimda Jawa Timur  seperti Pangdam V Brawijaya, Kajati Jawa Timur serta Wakapolda Jawa Timur .

Terlihat diantara undangan yang hadir  Watimpres RI Dr. H. Soekarwo dan Deputi Pengembangan Infrastruktur Kementerian Perekonomian RI Dr. Wahyu Utomo serta Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR RI Dr. Eko D Heripoerwanto.

Turut diundang dalam Soft Louncing 5 kepala daerah yang wilayahnya mendapatkan distribusi air KPBU SPAM. Diantaranya bupati Sidoarjo, bupati dan walikota Pasuruan serta walikota Surabaya dan bupati Gresik.minggu, 22/12/2019.

Gubernur mengatakan KPBU SPAM Umbulan diharapkan akan memenuhi kebutuhan air minum di 5 kabupaten/kota di Jawa Timur. Antara lain Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan serta Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik dengan total jiwa kurang lebih 1,3 juta warga yang tersebar  di 5 kabupaten/kota tersebut akan mendapatkan air yang layak minum.

Gubernur juga mengatakan kapasitas SPAM Umbulan mencapai 4 ribu liter perdetik. Jaringan pipa air  yang tersambung sepanjang 93 Kilometer.

Dari 93 Kilometer tersebut hanya tersisa 1,9 Kilometer yang belum tersambung. Dia berharap Januari tahun depan proses pipanisasi dapat terselesaikan seluruhnya.

“Januari yang akan datang, kami berharap seluruh proses distribusi air dari SPAM Umbulan dengan skema pembiayaan KPBU ini bisa terdistribusi secara maksimal,”harapnya.

Sekdaprov Jawa Timur Dr. Ir. Heru Tjahjono memaparkan progres fisik pelaksanaan KPBU SPAM Umbulan telah mencapai 95,2%. Akhir Januari 2020 direncanakan pemanfaatan KPBU SPAM Umbulan telah mencapai Surabaya dan terserap sampai 1.000 liter perdetik. Penyerapan kapasitas air tersebut secara bertahap akan meningkat sampai 4.000 liter perdetik.

Dikatakannya soft launching KPBU SPAM Umbulan kali ini telah mencapai off take Porong Sidoarjo yang mencakup 8 offtake dari keseluruhan 18 offtake. Diantaranya Winongan, Pohjentrek, Pleret, Bangil, Gempol, Porong, Porong  Sidoarjo.

Off  take  Porong Sidoarjo direncanakan untuk  melayani kebutuhan air minum wilayah Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Sidoarjo.

Sementara itu Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH.,M.Hum menyambut baik progres KPBU SPAM Umbulan.  Diharapkannya masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik air SPAM Umbulan tersebut.

Dikatakan Kabupaten Sidoarjo mendapatkan distribusi air SPAM Umbulan yang terbanyak. Oleh karenanya masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan dengan baik air minum tersebut.

“Air SPAM Umbulan ini bukan air mandi, ini air minum, harus betul-betul kita manfaatkan, jangan dibuang sia-sia,”pintanya. (Bg).

KSP San Domingo Gelontorkan 27 M

Direktur KSP San Dominggo Hokeng ,Benediktus Bading Lewar

Flores Timur , OposisiNews - Keberadaan koperasi di tengah kehidupan masyarakat memang sangat dibutuhkan, lantaran berperan membangun ekonomi serta mensejahterakan masyarakat, hal ini memang sudah menjadi prinsip dasar koperasi.

Salah satu fungsi koperasi adalah menyalurkan dana pinjaman kepada anggotanya guna mendukung kegiatan produktif sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan anggotanya.

Hal ini sedang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) San Dominggo Hokeng, Flores Timur, NTT yang kini makin unjuk gigi dalam meningkatkan jumlah anggota serta menyalurkan pinjaman kepada anggotanya yang telah layak sesuai standar prosedur koperasi.

Manajer KSP San Dominggo, Benediktus Bading Lewar, ditemui di ruang kerjanya belum lama ini, pada Rabu, 23/10/2019, mengatakan KSP San Dominggo telah menjalankan proses yang cukup panjang dan telah merangkul 2.910 anggota untuk bergabung dan kini mempunyai aset Rp. 37 Miliar.

"Untuk mencapai Rp. 37 Miliar, tentu bukan menjadi hal yang mudah, semuanya berkat kerjasama anggota untuk mendukung berkembangnya KSP San Dominggo, selain itu didukung dengan kerja keras dari pengurus koperasi, manajer dan karyawan", terang Benediktus.

Koperasi yang didirikan pada tanggal 28/11/1990 beranggotakan mayoritas petani, pelaku usaha, maupun Pegawai Negeri Sipil ini telah mengucurkan dana pinjaman kepada anggotanya sebesar Rp.27 Miliar.

Dijelaskan Benediktus, KSP San Dominggo mempunyai beberapa produk simpanan yakni, simpanan saham, simpanan non saham yang terdiri dari simpanan bunga harian anggota, simpanan bunga harian bukan anggota, tabungan pelajar, sisuka anggota, simpanan bukan anggota,serta pinjaman.

Selain itu, lanjut Benediktus, KSP San Dominggo juga mempunyai produk simpanan unggulan yakni DAPERMA dari INKOPDIT (Induk Koperasi) yang bertujuan untuk melindungi anggota dari resiko pinjaman yang terjadi ketika anggota meninggal dunia atau cacat total permanen.

"KSP ini akan berkesinambungan melalui kaderisasi keanggotaan mulai dari anggota, anak, cucu dan seterusnya. Selain itu kaderisasi pengurus, karyawan pun dilakukan dengan menjunjung tinggi asas gotong royong" tutur Benediktus.

Benediktus menambahkan, selain manajemen, anggota merupakan sumber kekuatan yang menjadi kunci pertumbuhan keberlangsungan lembaga.

"Loyalitas sangat dibutuhkan baik pengurus, karyawan dan anggota. Untuk anggota ya harus sadar dan komitmen sebagai bentuk peduli yaitu sadar akan kewajibannya. Kalau sudah meminjam ya harus punya kesadaran untuk mengangsur sesuai perjanjian hutangnya  " kata Benediktus.  

Sementara itu,  beberapa anggota koperasi mengakui kehadiran KSP San Dominggo ditengah masyarakat dapat mempermudah mengakses dana untuk keperluan dengan pelayanan yang mudah sesuai prinsip koperasi.

Menurut mereka, geliat KSP San Dominggo saat ini telah menjadi roh ekonomi anggota. Anggota dengan lebih mudah dapat menyimpan dan meminjam untuk keperluan usaha, pendidikan, maupun kesehatan, selain itu secara keuntungan, KSP San Dominggo telah memberikan benefit yang menarik.

Hingga saat ini, KSP San Dominggo terus memperluas wilayah guna merangkul masyarakat untuk bergabung menjadi anggota. (*AL-01)

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SIDOARJO MENYELENGGARAKAN BINTEK

Sidoarjo,oposisinews.co.id  - Sebanyak 201,919 usaha mikro kecil ( UMK ) yang tersebar di 18 Kecamatan di Kabupaten Sidoatjo , melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Pemangku Usaha Mikro di Hotel Selecta Taman Rekreasi Batu Malang.jum'at 1/11/2019.

Sebanyak 100 orang yang terdiri dari koordinator yang ada di kecamatan para kasi perekonomian, kasi trantib dan stakeholder pemangku Dinas Koperasi dan usaha mikro menghadirkan narasumber yang merupakan konsultan yang mendampingi dalam penyusunan database usaha mikro dan koperasi dan stakeholder pemangku koperasi usaha mikro.

Pelaksanaan kegiatan ini sebagai upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan kualitas para pelaku usaha mikro dan dalam rangka mensinergikan program-program yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah

Kabupaten Sidoarjo memerlukan stakeholder atau para pemangku usaha mikro untuk mensinergikan kegiatannya Kabupaten Sidoarjo sebagai Kota UMKM, hal ini diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Moh. Ainur Rahman, AP. M.Si.

" Oleh karena itu penyamaan persepsi kenyamanan dalam membawa usaha mikro ke depan harus melalui sebuah pemahaman dan pemikiran yang sama .  mendasar hal tersebut oleh dinas koperasi dan usaha usaha mikro melaksanakan bimtek bagi pelaku usaha mikro dan para stakeholder dengan harapan setelah kegiatan ini ada feedback , masukan posistif dari pelaku usaha mikro dan para pemangku usaha yang berada di tingkat kecamatan pada Dinkop  " tambahnya

Kegiatan ini di buka secara langsung oleh Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah, SH.M.Hum, dalam arahannya beliau menyampaikan bahwa Dinas Koperasi dan usaha mikro Kabupaten Sidoarjo selaku OPD yang mendapatkan tugas untuk memberdayakan koperasi dan usaha mikro diharapkan memiliki database koperasi dan usaha mikro yang akurat dan aktual guna mempermudah dan mempercepat aplikasi data pengembangan koperasi dan usaha mikro pada Dinas Koperasi dan usaha mikro Kabupaten Sidoarjo

Sangat dibutuhkan partisipasi aktif dari kasi perekonomian kasi trantib terhadap pelayanan dan keamanan kepada masyarakat dan usaha mikro di wilayah masing-masing , tidal lepas melalui peran serta perangkat desa dan forum koordinator usaha mikro di dalam mendata dan mengkoordinir usaha yang ada di tingkat desa dengan adanya pengembangan koperasi dan usaha mikro tersebut.

"Disamping itu Kegiatan ini dilaksanakan untuk sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dari tingkat desa Kecamatan sampai tingkat kabupaten khususnya terkait sistem peningkatan aplikasi pengembangan data koperasi dan usaha mikro serta menciptakan koordinasi yang lebih baik dan profesional di dalam pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Sidoarjo" kata Bupati  (bag).