Sertifikasi Wartawan Berlisensi BNSP Satu-satunya Dari LSP Pers Indonesia Makin Diminati

Jakarta, OposisiNews .Co.Id - Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia terus berlanjut dan makin diminati. LSP Pers Indonesia yang merupakan satu-satunya lembaga sertifikasi profesi wartawan di Indonesia berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BSNP) makin tak terbendung. 

Berbagai pihak yang menuding SKW di LSP Ilegal kini sedang diproses hukum karena menjadi terlapor. Salah satunya oknum Anggota Dewan Pers berinisial AD tak lama lagi akan diperiksa sebagai terlapor. Laporan polisi sudah ditindaklanjuti dan pihak LSP Pers Indonesia sudah menjalani pemeriksaan terkait laporan terhadap AD.

Keberadaan LSP Pers Indonesia melakukan SKW di berbagai daerah di Indonesia hingga kini tetap berlanjut meski diterpa isu negatif.

Wartawan yang dinyatakan kompeten dan sudah menerima sertifikat kompetensi dari BNSP melalui LSP Pers Indonesia justru secara resmi langsung tercatat dalam sistem sertifikasi kompetensi nasional. Kondisi dan situasi yang membanggakan bagi para wartawan pemegang sertifikat berlogo Garuda Pancasila ini tentunya memberi jaminan bahwa negara melegitimasi kompetensi wartawan Indonesia melalui mekanisme yang tepat dan LSP yang kredibel bukan abal-abal dan ilegal. 

Menyadari potensi tersebut, LSP Pers Indonesia hari ini resmi mengangkat Diah Warih Anjari sebagai Anggota Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia. “Beliau kami percayakan menjabat salah satu anggota Dewan Pengarah berdasarkan penilaian kapasitas dan performance beliau yang sangat mumpuni di bidang pers dan kontrol sosial. Track record dan networkingnya sangat tidak diragukan,” ujar Ketua LSP Pers Indonesia Hence Mandagi di kantor LSP Pers Indonesia Jakarta, Senin (30/10/2023) usai penyerahan SK Pengangkatan Diah sebagai Dewan Pengarah. 

Pada kesempatan ini juga, Diah Warih Anjari mengaku siap menjalankan amanah yang diberikan LSP Pers Indonesia. “Saya merasa terhormat dipercayakan ikut bersama-sama kawan-kawan membangun kualitas pers Indonesia melalui program sertifikasi kompetensi wartawan (SKW) di LSP Pers Indonesia. Saya yakin pers di Indonesia akan semakin berkualitas jika kompetensi wartawan di Indonesia semuanya diukur dengan sistem yang tepat dan diakui pemerintah, serta menggunakan sistem yang berlaku di dunia internasional,” tutur Diwa sapaan akrabnya, seorang aktifis perempuan yang juga sukses mendirikan media online.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia Soegiharto Santoso menyambut baik bergabungnya Diwa dalam upaya membangun sistem sertifikasi kompetensi wartawan yang dijamin negara dan diakui dunia internasional.  “Saya pribadi meyakini kapasitas dan track record Mbak Diwa akan mampu menciptakan propaganda positif di masyarakat pers Indonesia bahwa SKW di LSP Pers Indonesia merupakan pilihan yang brilian dan bijaksana bagi wartawan. Sebab wartawan kompeten haruslah diasesmen melalui lembaga yang kredibel dan dilisensi pemerintah bukan oleh penguji yang abal-abal,” papar Hoky sapaan akrabnya. 

LSP Pers Indonesia juga sebelumnya telah menjalin kerjasama dengan Cybers Academy untuk peningkatan kualitas wartawan. Karena LSP Pers Indonesia tidak boleh melaksanakan pelatihan pers, dan hanya bisa mensertifikasi wartawan, maka Cybers Academi adalah lembaga yang dipilih untuk membuat pelatihan pers melalui sistem digital. “Platformnya sudah ada di website resmi cybers Academy. Wartawan yang ingin mendapatkan bahan pelatihan reporter dan kameramen dapat mengakses melalui www.cybersacademy.id .” ujar Victor, Direktur Cybers Academy.* Red**

Soegiharto Santoso : Irene Tanihaha Pantas Terima Penghargaan MURI

Jakarta, OposisiNews.Co.Id -Irene Tanihaha siswi Jakarta Intercultural School (JIS) yang masih berusia 17 tahun berhasil meraih prestasi dengan karya aplikasi Habuds (dibaca Hebat), pelacak kesehatan yang diinisiasinya. 

Habuds adalah aplikasi multiguna yang bertujuan untuk meningkatkan gaya hidup sehari-hari dengan memberdayakan masyarakat untuk hidup lebih sehat dan produktif. 

Aplikasi ini dirancang secara unik untuk melayani secara khusus bagi masyarakat Indonesia dan mendorong masyarakat Indonesia untuk membangun kebiasaan sehat melalui fitur-fitur media sosial, pedometer, pelacak asupan air, dan masih banyak lagi. 

Dengan menyelesaikan tugas harian dan mencapai jumlah langkah kaki harian, pengguna akan mendapatkan poin yang dapat ditukarkan dengan hadiah di dunia nyata.

Prakarsa menciptakan aplikasi di bidang kesehatan inilah yang menjadi alasan Museum Rekor Dunia Indonesia menganugerahkan Irene Tanihaha sebagai "Perempuan Termuda sebagai Penggagas Aplikasi Pelacak Kesehatan." 

Seperti dirinya sendiri, yang merasa kesulitan untuk berolahraga setiap hari, Irene kemudian mengembangkan aplikasi pelacakan kebugaran dengan cerdik menggabungkan pendekatan gamifikasi untuk menginspirasi pengguna mengejar kehidupan yang lebih sehat.

Aplikasi yang diinisiasi Irene ini diyakini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Stanford University, Indonesia dinobatkan sebagai negara paling malas berjalan kaki di dunia. 

Oleh karena itu, Teknologi kebugaran memainkan peran penting untuk mendorong gaya hidup sehat dan menjaga stamina fisik. Hal ini menjadi salah satu alasan dirilisnya aplikasi Habuds oleh Irene dan timnya.

 

Irene Tanihaha selaku Inisiator Habuds, mengatakan, dirinya sangat antusias dan senang dapat meraih rekor MURI dengan kategori ‘Perempuan Termuda Penggagas Aplikasi Kesehatan dan Kebugaran’.

"Terinspirasi dari Ibu saya yang senang berolahraga, serta melihat maraknya aplikasi teknologi kebugaran saat ini, saya menciptakan aplikasi Habuds sebagai fitur kesehatan dan kebugaran," ujar Irene usai menerima penghargaan Rekor MURI di Jakarta, Minggu (22/10/2023).

Menurut Irene, meski baru dirilis, Habuds memiliki fitur lengkap untuk mendeteksi aktivitas fisik yang dilakukan oleh penggunanya. "Mulai dari walk, running, cycling, dan sleep. Saya ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk mempromosikan gaya hidup yang lebih sehat," tutur Irene.

 

Atas prestasinya meraih rekor MURI Irene mengaku bahagia dan bangga gagasannya diapresiasi dan mendapatkan rekor bergengsi MURI. "Tentu ini menjadi prestasi tertinggi saya dan menjadi penyemangat saya ke depan nya untuk dapat berkontribusi bagi masyarakat," tutup Irene.

 

Peluncuran aplikasi kesehatan dan kebugaran tersebut dimeriahkan dengan kegiatan jalan sehat sejauh 5 km yang diikuti oleh 300 orang peserta, Kegiatan itu juga dibarengi dengan penganugerahan rekor MURI kategori “Perempuan Termuda Penggagas Aplikasi Kesehatan dan Kebugaran”.

 

Keunggulan Habuds dibandingkan aplikasi kesehatan dan kebugaran lainnya terletak pada fitur Friend. Di mana pengguna bisa melihat aktivitas dari temannya. Fitur tersebut juga memungkinkan adanya peringkat atau leaderboard. Nantinya pengguna dengan rank tertinggi akan mendapat rewards.

 

Habuds juga dilengkapi fitur challenge, sehingga penggunanya bisa menentukan target atau goal yang harus dicapai. Tak hanya itu, pengguna juga bisa mengontrol progess latihan yang sudah dilakukan.  

 

Rekomendasi APTIKNAS

Menariknya, pemberian penghargaan MURI atas rekor Irene sebagai Perempuan Termuda sebagai Penggagas Aplikasi Pelacak Kesehatan ternyata telah melewati tahapan verifikasi yang cukup panjang dan sangat ketat. 

Dari pihak MURI mewajibkan aplikasi Habuds hasil karya Irene itu harus diverifikasi oleh pemerintah atau lembaga yang kredibel. Dalam hal ini Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) salah satu yang dipercaya MURI untuk melakukan verifikasi teknis terkait teknologi yang ada pada aplikasi Habuds. 

Terkait hal itu, Ketua Umum APTIKNAS Soegiharto Santoso mengaku sebelumnya pihaknya telah membentuk tim untuk melakukan verifikasi dan kajian secara tekhnis tentang Aplikasi Habuds. Hoky mengatakan, pihaknya juga telah mengundang langsung Irene dan tim nya untuk memaparkan aplikasinya di depan para pengurus APTIKNAS yang ahli dibidang Aplikasi, salah satunya Brian Sokhily Lasse.

"Irene memang sangat menguasai kelebihan dan kekurangan aplikasi Habuds. Di usianya yang sangat belia, ini merupakan prestasi yang belum ada di Indonesia. Ia pantas menerima penghargaan dari MURI," ungkap Hoky sapaan akrabnya kepada wartawan usai penyerahan penghargaan rekor MURI kepada Irene. 

Hoky juga mengapresiasi dukungan penuh dari orang tua Irene, Elsye Tanihaha sehingga penghargaan itu bisa diraih anaknya. Dia menambahkan, saat acara penerimaan penghargaan sempat menemui Elsye sosok ibu yang sangat perhatian dengan prestasi anak. 

Sebagai wujud dukungannya, Elsye merangkaikan seremoni penyerahan penghargaan MURI dengan kegiatan ‘Walking 5km with Habuds’. "Ibu Elsye jalannya cepat sekali saat mengikuti kegiatan jalan bersama. Ini bukti Irene benar-benar terinspirasi orang tuanya yang aktif berolahraga," tutur Hoky.

Dia juga menambahkan, ini bukan kali pertama APTIKNAS melakukan verifikasi terkait pemberian rekomendasi APTIKNAS kepada calon penerima rekor MURI. 

Sebelumnya APTIKNAS sudah pernah 2 kali memverifikasi calon penerima rekor MURI pada 2021 dan 2022. "Itu kami berikan kepada mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang yang oleh tim IT APTIKNAS dinilai layak mendapat rekor," pungkas Hoky.

Pada sesi penutupan Hoky yang telah berusia lebih dari 61 tahun sempat memperagakan demonstrasi push-up satu tangan dan juga push-up 2 jari kepada para peserta untuk membuktikan kebugarannya dan mendukung kegiatan berolahraga. ***

Pembangunan Pelindung Tebing ' Bronjong ' Sungai Di Desa Ngadi luwih , Amboradul

Bojonegoro.OposisiNews.Co.id - Kegiatan pembangunan pekerjaan bronjong yang ber sumber dana  dari Dinas PU SDA (pekerjaan umum Sumber daya air ) Bojonegoro ,yang  menelan dana 615 167.800 .00 , diduga tidak sesuai dengan spek .

Hal itu mencuat ke publik berkat salah satu warga Ngasem yang berada di  lingkungan pembagunan Bronjong sungai di desa Ngadi luwih  Kecamatan  Ngasem menuturkan pada awak media OposisiNews . " Proyek Bronjong di desa saya dikerjakan asal-asalan , apa ngak bahaya nantinya " .

Mendasar informasi warga salah satu awak media mencoba melakukan pemantau dilokasi yang disampaikan warga . Benar banyak kejanggalan dalam pembangunan Bronjong sungai itu  , tiba - tiba tidak tahu dari mana awak media didatangi salah satu warga desa dengan marah-marah pada awak media yang ternyata warga tersebut sudah diamanahi untuk menjaga keamanan proyek oleh rekanan yang mengerjakan.

Dari informasi yang dihimpun warga tersebut berinisial SL ( Solikin )  warga RT, 01RW,01 diduga sebagai preman / orang bayaran  konsultan proyek tersebut guna untuk mengamankan   pekerjaan tersebut serta sebagai penghalau bila mana ada Ormas , LSM dan Media yang datang ke lokasi kegiatan . Dengan tujuan agar tidak dapat melihat jalannya pembagunan Bronjong di tebing sungai Ngadiluwih .

Di lihat dengan cara pemasangan batu dan cara penyambungan /penyekat kawat Bronjong tidak sampai meliputi  kebawah tingkat, cara memasang batunya juga tidak sesuai spek yang seharusnya   tersusun menghadap keatas fakta dilapangan batu tersusun tengkurap . Tidak hanya itu saja, besi  kawat yang digunakan yang untuk membungkus batunya apabila di lihat sekilas terlihat tidak sesuai spek rabnya. 

Salah satu warga dilokasi kegiatan yang enggan namanya di publikasikan berujar ,  " Proyek Bronjong ini terkesan asal jadi dan demi mengejar target terselesaikannya kegiatan tersebut sebelum musim hujan turun , mau menegur warga enggan karena dijaga preman yang stanbay dilokasi ".

Konsultan pelaksana kegiatan CV Pahala Abadi  saat di konfirmasi awak media guna untuk mengklarifikasi dan melihat buku panduan struktur kegiatan proyek justru terkesan menghidar dan mengabaikan awak media .

Ironi , bahkan pelaksana , pengawasan tidak tampak batang hidungnya . Sementara sudah seperti perintahkan semua pekerja untuk tutup mulut terkaid informasi pekerjaan Bronjong . Saat di panggil oleh pihak Kelurahan , tidak satupun perwakilan dari rekanan yang bersedia datang untuk menjelaskan kegiatan pembangunan pelindung tebing sungai/kali di desa Ngadi luwih .

Harapan warga sekitar lokasi kegiatan tersebut berharap kepada pemerintah daerah yang khususnya yang membidangi  di kegiatan untuk melakukan monitoring  pembagunan Proyek Bronjong tersebut agar di kemudian hari disaat banjir datang tidak hancur kena terjangan ombak besar .( WHY)

PPWI dan LSP Pers Indonesia Teken MoU di Kantor DPD RI

Foto : Ketum PPWI Wilson Lalengke dan Ketua LSP Pers Indonesia, berfoto bersama Menkominfo RI Budi Arie dan Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi usai rapat Menkominfo dengan Komite I DPD RI, Selasa (19/9/2023).

Jakarta.OposisiNews.Co.Id - Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) bakal menggelar Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) di seluruh Indonesia melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia. Pada tahap pertama PPWI menargetkan 1000 anggotanya sebagai peserta. 

Menindaklanjuti rencana tersebut,  Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PPWI Wilson Lalengke dan Ketua LSP Pers Indonesia Hence Mandagi meneken Memorandum of Understanding  atau kesepakatan kerjasama  pada Selasa (19/9/2023) di Ruang Rapat Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Senayan, Jakarta. 

Penandatanganan MoU antara PPWI dan LSP Pers Indonesia ini difasilitasi Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi yang juga menjabat Sekretaris Jenderal DPN PPWI. Senator asal Aceh ini mengatakan, pihaknya baru saja mengadakan rapat dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Budi Arie dan telah memaparkan tentang PPWI, perkembangan citizen journalism, dan LSP Pers Indonesia terkait sertifikasi wartawan. 

"Beliau mendukung rencana PPWI melaksanakan SKW di LSP Pers Indonesia. Namun Pak Mentri juga meminta kita memberi ruang bagi pelaksanaan UKW (versi Dewan Pers) yang sudah jalan selama ini," ujar Fachrul saat membuka acara penandatanganan MoU PPWI dan LSP Pers Indonesia. 

Usai penandatanganan MoU, Ketum PPWI Wilson Lalengke mengatakan bahwa PPWI siap melaksanakan sertifikasi terhadap wartawan dan pewarta warga, baik anggota PPWI maupun pewarta warga dari masyarakat umum lainnya. "Asesor penguji dari LSP Pers Indonesia berlisensi BNSP harus siap karena peserta yang akan mengikuti cukup banyak," tutur Wilson Lalengke. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua LSP Pers Hence Mandagi yang didampingi Ketua Dewan Pengarah  Soegiharto Santoso, General Manager Meytha Kalalo, dan Manajer Administrasi LSP Pers Indonesia Tri Cahyandi, mengapresiasi kepercayaan yang diberikan PPWI memilih LSP Pers Indonesia mensertifikasi anggota PPWI di seluruh Indonesia. 

"Kami siap bekerja sama dengan PPWI melaksanakan SKW bagi angggota dan pengurus PPWI. Terima kasih juga kepada Fachrul Razi dan DPD RI yang sudah menyiapkan tempat terhormat bagi kami untuk teken MoU bersama PPWI," ujar Hence Mandagi yang juga menjabat Ketum DPP Serikat Pers Republik Indonesia. 

Senada dengan itu, Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia menyampaikan salut dan bangga kepada Fachrul Razi yang mau menyampaikan aspirasi wartawan dan LSP Pers Indonesia kepada Menkominfo Budi Arie terkait permasalahan pers dan sertifikasi wartawan. 

Selain Ketum PPWI, pada kesempatan ini juga hadir jajaran PPWI Pusat, Eva Susanti (Sekretariat PPWI), Ujang Kosasi, SH dan H. Alfan, SH (Tim PH PPWI). Selain itu terlihat hadir juga pengurus dan anggota PPWI dari beberapa daerah antara lain Dede Nurcahya dan Neneng JK (PPWI Karawang), Asriel Johan Tatande (PPWI Sangihe), Edwin Waturandang, Dedy Nahli, dan Eva Andryani (PPWI Jakarta), serta Rahmat Pangabean dan Desi Ani Ginting (PPWI Riau). Sementara itu dalam acara ini juga hadir menyaksikan penandatanganan MoU dari pihak luar, yakni Herry Setiawan, SH (Dewan Pendiri Aliansi Keluarga Pers Indonesia ), D. Setiawan dan Nawawi (warga Karawang).Red**

Penebangan Kayu Jati dan Mahoni Di Halaman SD Negeri Karangboyo 3 , Diduga Melibatkan Oknum Kelurahan

Blora.OposisiNews.Co.id - Kabid sarpras Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Blora , Sandy membenarkan adanya pemotongan kayu didalam lingkungan Sekolah Dasar Negeri 3 Karang boyo, melalui via WhatsApp kepada awak media Oposisi news.

Terkait berita pemotongan kayu jati dan mahoni di halaman SD Negeri karang boyo 3 di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah,

Pihak Kadinas blora yang di wakili dari salah satu Kabid Sarpras pembagunan gedung sekolah Menjelaskan kepada awak media . 

" Atas masukan laporan pemotongan kayu tersebut dari pihak Kepala Sekolah negeri SDN 3 Karang  boyo yang telah menerima dana alokasi khusus (DAK ) dari Pemkab menjelaskan bahwa , inisiatif pemotongan kayu  yang berada didalam lingkungan   SD Negeri 3 Karangboyo   itu murni atas perintah  pihak Kepala kantor Kelurahan Karang  boyo , kecamatan Cepu.kabupaten blora  , Jawa Tengah ". 

Mendasar  informasi Kabid Sarpras , awak media mengkonfirmasikan langsung pada Kepala Kelurahan Karang boyo, terkaid  pemotongan kayu serta keberadaan kayu. 

Kakel Karang boyo , Kartini .membenarkan pemotongan kayu yang berada di lingkungan SD Negeri Karangboyo  3 itu benar atas perintahnya . 

" Penebangan pohon jati dan mahoni di halaman  SD Negeri Karangboyo  3 dilakukan secara bertahap ", jelas Kakel. 

Sementara masih menurut Kakel , hasil dari pemotongan kayu dari halaman sekolah  dijual ke pengusaha kayu yang berasal dari Jawa Timur dengan harga 11 juta , uang hasil penjualan digunakan untuk kegiatan di lingkungan  kelurahan Karang boyo .

" Selama ini saya juga belum pernah melihat wujud  uang hasil penjualan kayu tersebut " , Ujar Kartini.

Dari keterangan asumsi yang dibangun oleh Kabid Sarpras Dinas Pendidikan Blora dan Kelurahan Karangboyo , diduga hasil penjualan kayu akan dibelikan seragam hansip desa menurut keterangan salah satu warga desa Karang Boyo berinisial HR yang mendengar langsung percakapan Kepala Sekolah SDN 3 Karang Boyo dengan Kakel Karangboyo. 

Sementara DPPKAD Blora terkaid penebangan kayu asset pemkab menegaskan  ," Jila hasil penjualan kayu yang nota bene dilingkungan tanah milik Pemkab Blora dari Dinas terkait harus memberikan tembusan ke pihak DPPKAD dan bila mana hasil penjualan di perkirakan kayu tersebut bisa laku di atas uang 1 juta rupiah, dari pihak OPD Dinas terkait tersebut harus mengunakan jalur lelang dan mengunakan mekanis petunjuk dari pihak DPPKAD bukan malah seenaknya ditebang dan jual mengunakan atura Dinas sendiri ". 

" Nanti setelah hasil lelang tersebut  sudah ada pemenangnya uang tersebut bisa ditransfer atau di bayarkan lansung ke kantor DPPKAD Blora." terangnya.

Sampai berita ini diturunkan dari pihak DPPKAD Blora belum ada tembusan terkait pemotongan kayu jati dari halaman SD Negeri Karangboyo 3 cepu .Why.

Reporter.Wahyu b

Editor.Redaksi BB

Kunjungan Kerja Kapolda Jatim ke Polres Blitar Berlangsung Sukses dan Bermakna

Blitar,OposisiNews.Co.Id -  Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol. Dr. Toni Harmanto,M.H, melakukan kunjungan kerja ke Polres Blitar dalam rangka memantau dan mendukung kinerja Polri di wilayah tersebut. Kamis 14/09/2023

Kunjungan berlangsung dengan penuh semangat dan diakhiri serangkaian kegiatan , mulai dari peresmian lahan pertanian dan peternakan serta santunan bagi anak yatim.

Kedatangan orang nomor satu di jajaran Polda Jatim ke Polres Blitar disambut hangat oleh Kapolres Blitar, AKBP Anhar Arlia Rangkuti S.I.K. beserta beserta jajaran , Forkopimda Blitar.  Dalam sambutannya,  Irjen Pol. Dr. Toni Harmanto,M.H mengatakan , bangga dengan Polres Blitar. " Kami Bangga atas Kinerja Polres Blitar dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya " , ucapnya.

Kapolda Jatim juga mengingatkan seluruh anggota polisi untuk terus berupaya membangun hubungan baik dengan masyarakat guna meningkatkan rasa aman di lingkungan sekitar.S

Kegiatan kapolda beserta rombongan berlanjut meninjau ke daerah seputar Polres Blitar. Daerah yang dikunjungi seperti lahan pertanian dan peternakan yang baru diresmikan yang merupakan lahan proyek kerjasama antara Polres Blitar, pemerintah daerah, dan petani setempat untuk meningkatkan produksi pertanian dan peternakan di wilayah Blitar.

Kapolda  menginisiasi serta dukungan terhadap inisiatif proyek kerjasama itu dan berharap hal serupa dapat dilakukan di wilayah-wilayah lain di Jawa Timur.

Kegiatan puncak kunjungan adalah peresmian lahan pertanian dan peternakan. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dr. Toni Harmanto,M.H bersama-sama dengan Kapolres Blitar dan Forkopimda Blitar melakukan seremonial bertani, menebar benih lele, serta memberi pakan ternak. 

Kegiatan puncak acara diadakan kegiatan sosial berupa santunan untuk anak-anak yatim piatu yang tinggal di sekitar Polres Blitar. 

Kapolda Jatim Irjen Pol. Dr. Toni Harmanto,M.H menyampaikan pesan kebaikan dan semangat kepada anak-anak tersebut, dan memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, pakaian, dan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini menjadi bukti komitmen polisi dalam mendukung dan peduli terhadap masyarakat yang membutuhkan. ( Bg ) 

Reporter.Bagus Hermansyah

Editor .Redaksi

Polres Berikan Pengamanan “ Acara Temu Wali Mahasiswa Baru UIN Sayyid Ali Rahmatullah” Tulungagung

Tulungagung.OposisiNews.Co.Id - Polres Tulungagung, Polda Jatim amankan kegiatan Pengamanan Temu Wali Mahasiswa Baru tahun 2023 di Kampus Universitas Isalam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah, Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.

Kegiatan dihadiri kurang lebih 4.500 wali mahasiswa tersebut mendapat pengamanan dari Polres Tulungagung, Polsek Kedungwaru, Dishub, dan pengamanan internal kampus.

Kapolres Tulungagung, AKBP Teuku Arsya Khadafi, SH, SIK, M.Si melalui Kasihumas Polres Iptu Mujianto mengatakan kegiatan Temu Wali Mahasiswa Baru tersebut diadakan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung setiap tahun guna mempererat tali silaturahmi antara lembaga pendidikan, civitas akademik, dan wali mahasiswa.

“Untuk kelancaran dan keamanan selama acara berlangsung itu, Polres Tulungagung menerjunkan kurang lebih 30 personil terbuka dan tertutup dipimpin oleh Koordinator PAM Kapolsek Kedungwaru selaku Padal wilayah.” Terangnya, Minggu (10/9/2023).

“Selain pengamanan, petugas PAM juga melakukan pengaturan dan penyeberangan arus lalu lintas di depan kampus,” Sambungnya.

Lebih lanjut Mujiatno mengatakan, pengamanan untuk memberikan pelayanan terkait dengan kegiatan menonjol masyarakat, dalam mengantisipasi segala bentuk gangguan kamtibmas.

“Selama kegiatan yang dimulai pukul 08.00 wib hingga 12.11 wib berjalan aman, lancar, dan terkendali,” tandasnya. ( sls )

Terparkirnya Truk Tangki Pengangkut BBM Solar milik "PT BIMA " Di Depan Mapolsek t Padangan Minanggalkan Tanya Warga

Bojonegoro.OposisiNews.Co.id - Tidak seperti wajarnya  truk tangki milik PT Bima berkapasitas 8000 liter terpakir di halaman mapolsek Padangan menjadi perhatian warga yang melintas. Sabtu 09/09/2023.

Pasalnya truk tangki warna biru milik PT Bima bernopol B.9116 UA , terbiasa terlihat warga beroprasi di lokasi tambang minyak Wonocolo kedewan, yang di duga sering memuat solar oplosan dari pangkalan solar olahan sendiri dari tambang minyak wonocolo kecamatan kedewan kabupaten Bojonegoro.

Pemandangan terpakirnya truk tangki milik PT Bima di halaman Mapolsek Padangan selama kurang lebih 24 jam dianggap tidak lazim , Apa terjadi Laka lantas atau memang sengaja dikandangkan oleh petugas ? Yang pasti ke esoknya truk tangki sudah tidak berada dilokasi .

Terjadinya kejangalan setelah awak media ' ON' kembali menjumpai truk tengki milik PT Bima yang sempat menjadi perhatian warga sudah kembali beroprasi di area tambang minyak Wonocolo Kecamatan Kedewan yang di duga akan mengangkut solar olahan sendiri atau sering di sebut solar oplosan dari tambang minyak tradisional Wonocolo .

Atas kejadian terpakirnya truk tangki milik PT Bima , awak media mencoba mengkonfirmasikan secara langsung pada Kapolsek Padangan , disayangkan tidak mendapat klarifikasi dari pihak mapolsek dikarenakan Kapolsek Padangan sedang sakit dan belum bisa ditemui , ungkap salah satu petugas piket di mapolsek padangan.

Berbeda dengan sopir truk tangki  yang sempat menjadi  buah bibir warga , saat di klarifikasi awak media , sopir truk tangki enggan memberikan penjelasan / tutup mulut . ( Why )

Reporter.Wahyu B

Dishub Batalkan Pembatasan Operasional Bus Sekolah Untuk Siswa Tulungagung

Tulungagung . OposisiNews.Co.Id -Pembatasan operasional bus sekolah untuk siswa di Tulungagung, Jawa Timur, dibatalkan, Jumat (8/9/2023).

Sebelumnya,dishub telah mengeluarkan surat pemberitahuan kepada orang tua siswa, bahwa pada Senin (11/9/2023) bus sekolah hanya melayani keberangkatan. Sedangkan penjemputan kepulangan ditiadakan, karena masalah anggaran bahan bakar.

Pembatalan ini dilakukan setelah Kepala Dishub Tulungagung, Johanes Bagus Kuncoro dipanggil Sekda selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sekda meminta agar Dishub memaksimalkan dana untuk operasional bus sekolah.

“Setelah dikonsultasikan ke sekolah-sekolah akhirnya kami batalkan. Sampai kapan, akan dihitung terus,” ujar Johanes Bagus Kuncoro, Jumat (8/9/2023).

Lanjutnya, Dishub mendapatkan tambahan dana senilai Rp 100 juta melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

Dari anggaran itu, dialokasikan sekitar Rp 78 juta untuk pemeliharaan. Anggaran pemeliharaan ini bukan hanya untuk bus sekolah, namun juga 3 kendaraan Patwal dan 3 mobil crane untuk perbaikan Penerangan Jalan Umum (PJU).

“Diakhir tahun ini memang fokus kami sebenarnya untuk perbaikan dan pemeliharaan. Dengan begitu kendaraan tetap aman dan nyaman,” sambung Johanes Bagus Kuncoro.

Jika seluruh anggaran diminta untuk bahan bakar, maka pos untuk pemeliharaan jadi tidak ada dana. Sedangakan 9 bus sekolah menghabiskan anggaran untuk bahan bakar sebesar Rp 51 juta per bulan.

Jikapun memaksimalkan dana yang ada, maka dana operasional 9 bus sekolah, 3 Patwal, dan 3 mobil crane juga tidak cukup untuk satu bulan.

“Kami tidak tahu teknis pembiayaannya nanti. Sambil jalan kita pacu, Semoga sampai akhir Desember.” Tegas Bagus.

Lebih jauh, Bagus mengaku harus melaporkan kekurangan anggaran ini ke Bupati. Alasannya, ketersediaan dana operasional bus sekolah ini bagian dari visi dan misi Bupati.

Dengan demikian, anggaran yang ada dibalik, sekitar Rp 7 juta untuk pemeliharaan, sisanya untuk bahan bakar.

Sebelumnya, Dishub sudah mendapatkan anggaran sebesar Rp 600 juta dari APBD murni. Namun anggaran ini tidak dipenuhi, Dishub mengurangi layanan bus sekolah hanya di pagi hari saja.Sedangkan 31 mobil penumpamg umum (MPU) yang digandeng untuk Angkatan sekolah tetap beroperasi seperti biasanya..sls

Abaikan Mutu Pekerjaan , Puluhan Meter Pekerjaan Rekontruksi Jalan Pitu - Ngancar Di Bongkar Alat Berat

Ngawi, OposisiNews.Co.Id - Cv. Cipta Putra Prima konsultan melalui pengawas kegiatan rekontruksi jalan Pitu - Ngancar , bongkar dan kembalikan material yang tidak spek . 

" Sudah puluhan meter pekerjaan dibongkar dan puluhan kubik material yang ditolak / dikembalikan karena mutunya yang buruk " , tegas Kamiso .direktur CV.CPP Konsultan pada berita OposisiNews.

" Pada prinsipnya semua material yang akan digunakan , melalui pengawas lapangan akan dicek mutu dan kwalitasnya sesuai Rab , khusus pasir kita akan melakukan uji cley dan semua petugas dilapangan kita bekali keahlian itu . Jika pihak rekanan memaksakan mengunakan material yang tidak spek resikonya dibongkar atau pekerjaan dihentikan sementara yang tentunya setelah kita bersurat pada PPK DPUPR " , terangnya.

Disinggung terkaid sewa gudang desa Pitu yang digunakan direksi keet yang belum terbayarkan oleh pihak rekanan ( PT.Kontruksi Indonesia Mandiri ), Kamiso mengatakan , " Meskipun direksi keet tidak masuk dalam penganggaran di RAP dan diluar kewenangan kami  , saya akan mengingatkan Agus ( pihak rekanan ) untuk segera menyelesaikan minimal 50% jangan menunggu proyek selesai ".

Anang selaku pengawas lapangan dan menjabat sebagai sekertaris CV CPP Konsultan membenarkan telah terjadi pembongkaran pekerjaan secara manual dan mengunakan alat berat yang tidak sesuai spek , Puluhan meter pekerjaan yang telah dikerjakan oleh rekanan terpaksa harus dibongkar karena mutu / kwalitas pekerjaan yang kurang bagus .

" Puluhan meter pekerjaan yang dibongkar seharusnya tidak terjadi jika pihak rekanan tidak memaksakan mengunakan material yang buruk , khusunya pasir . Akibatnya banyak pekerjaan yang retak ,  terkelupas . Selaku pengawas saya perintahkan untuk dibongkar dengan kesadarannya ", ujarnya.

" Bahkan pihak kami juga telah menolak puluhan kubik material cor karena setelah kami uji tidak layak , soal distributor merugi kita tidak peduli karena imbasnya mutu / kwalitas pekerjaan kurang baik , soal pembasahan jalan untuk kenyamanan pengunaan jalan dari dampak debu akan kami ingatkan  ", imbuh Anang.Red**

Usut Tuntas Dugaan Pungli modus Sumbangan Dana Pengembangan Sekolah di SMKN 1 Lengkong Kabupaten Nganjuk, Apakah Kepala Dinas Tidak Tahu..?

NGANJUK,OposisiNews.co.id.-Dugaan praktek liar (Pungli) dengan berbagai dalih di dunia pendidikan kabupaten Nganjuk semakin memprihatinkan dan merajalela, dampak dari pungutan liar tersebut mengakibatkan kelimpungan bagi sebagian wali murid.

Karena untuk mencukupi kebutuhan sehari hari saja dengan susah payah di tambah lagi ada pungutan liar dengan dalih sumbangan Dana Pengembangan Sekolah TP 2023/2024 dari pihak sekolah yang dirasa sangat memberatkan wali murid, praktek terjadinya dugaan pungli untuk siswa kelas X yang di adakan oleh hampir semua SMKN Nganjuk.

Di PERMENDIKBUD RI NOMOR 44 TAHUN 2012 Jelas Larangan Pungutan dan Sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan, Pasalnya dugaan praktek pungutan liar dengan berbagai cara dan trik di lakukan oleh oknum pihak sekolah agar bisa meraup keuntungan tanpa memperdulikan aturan perundang undangan yang ada di Indonesia. ini

Berbekal informasi dan dari sumber yang terpercaya kemudian awak media adakan wawancara dengan wali murid, yang enggan di sebutkan namanya, Rabu 06/09/2023 kepada awak media mengungkapkan keluh kesahnya”,di saat ekonomi lagi sulit sulitnya mas pihak sekolah SMK Negeri 1 Lengkong mengadakan tarikan sumbangan Pengembangan sekolah dengan nominal yang fantastis kalau dikalikan jumlah murid kelas X yang ada di lembaga tersebut”

Lanjut wali murid”,karena saya sendiri orang tidak mampu mas,tidak mampu membayar langsung terkait pungutan tersebut sehingga diambilkan dari uang tabungan anak saya.

Yang terakhir saya ingat di kwitansi pembayaran waktu ajaran Baru kemarin senilai Rp.1.700.000 saya sebagai orang miskin sangat keberatan mas terkait pungutan tersebut,apalagi saya hanya pekerja serabutan kadang kerja kadang nganggur " pungkasnya.

Perlu diketahui sejak ditetapkanya permendikbud No 1 tahun 2021  dalam pasal 27 yang melarang sekolah melakukan pungutan dalam bentuk apapun

1. Dalam Tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam pasal 26:

a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah ( BOS) dilarang memungut biaya; dan 

b. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah dilarang :

1. melakukan pungutan dan/ atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik ; dan

2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

3. Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan." dari kutipan pasal Permendikbud RI sudah jelas, sekolah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun, dan jika masih ada sekolah yang nekad maka harus ada penegakan hukum sesuai dengan aturan dan undang-undang pidana umum.

Sementara itu Kepala sekolah  saat ini belum bisa di konfirmasi.( DD )

Reporter. Dendy

Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/ Janji PAW DPRD Kabupaten Blitar Periode 2019-2024

Blitar.OposisiNews.Co.Id  - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Sumpah Janji Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Blitar Sisa Masa Jabatan 2019-2024 atas nama M. Ansori. SE. Pada Senin, (04/09).

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito, didampingi Wakil Ketua I, M. Rifai, Wakil Ketua II Susi Narulita KD, SIP, dan Wakil Ketua III Mujib, SM. Rapat paripurna ini berlangsung dengan tertib dan kondusif, dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pengambilan sumpah dan penandatanganan berita acara, pengambilan sumpah, serta penyematan Lencana DPRD Kabupaten Blitar.

Diketahui bahwa pemberhentian dan pengangkatan sudah diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2017 dalam Pasal 5 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu terjadi dikarenakan beberapa hal, yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan.

Oleh sebab itu, berdasarkan Surat dari Gubernur Jawa Timur Nomor 171/32440/011.2/2023 tanggal 28 Agustus 2023 perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Timur, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Blitar atas nama Moh. Ansori, S.E, sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Blitar menggantikan Nur Fathoni yang mengundurkan diri.

Dengan diucapkannya sumpah dan janji oleh calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar Pengambilan Sumpah Janji Pengganti Antarwaktu (PAW) sisa masa jabatan tahun 2019-2024 ini, maka dengan ini, M. Ansori, SE telah resmi menjadi Anggota DPRD Kabupaten Blitar 2019- 2024.

Suwito berharap, agar M. Ansori, SE dapat melanjutkan peran sebagai wakil rakyat sesuai dapilnya masing-masing. Ia juga berharap agar

[4/9 19.06] Wrtwn.tono: ide, keaktifan, dan sumbangsihnya dari kedua Anggota DPRD Kabupaten Blitar ini dapat meningkatkan citra baik DPRD Kabupaten Blitar.

"Kami ucapkan selamat datang, selamat berkarya dan semoga kehadirannya dapat memwarnai DPRD Kabupaten Blitar lebih baik lagi sebagai wujud dari harapan dan amanah yang diberikan oleh warga Kabupaten Blitar kepada kita semua," ungkap Suwito saat

Acara Pelantikan ini berlangsung di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar yang di hadiri oleh sejumlah Anggota DPRD, Bupati Blitar, unsur forkopimda, Kepala OPD dan tamu undangan. ( AH )

Status Direksi Keet Proyek Pitu - Ngancar Abu-Abu

Ngawi.OposisiNews.Co.Id - Keberadaan Direksi keet tiap kegiatan proyek pemerintah menjadi kwajiban yang harus dilaksanakan ,  Penjelasan mengenai direksi keet pun tertuang dalam Kamus Istilah Perumahan sesuai Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung. 

Pada bangunan direksi keet, umumnya akan terdiri dari ruang-ruang kerja staf, ruang rapat, ruang pimpinan, musala, dan toilet. Keberadaan direksi keet sendiri diupayakan  dibangun dengan biaya konstruksi yang tercantum pada RAB kegiatan .

Cukup menggelitik ketika direksi keet tidak berfungsi seperti yang diharapkan , bahkan terkesan direksi keet hanya sebagai simbol keberadaan proyek tersebut , seperti direksi keet proyek Rekontruksi jalan Pitu - Ngancar kabupaten Ngawi . Banyaknya material ( besi ) yang berbahaya untuk keselamatan seseorang terkesan dibiarkan memenuhi badan / tepi jalan utama kecamatan pitu .

Usut punya usut sewa direksi keet  PT Kontruksi Indonesia Mandiri yang menepati gudang kosong milik kantor desa Pitu , proses administrasinya abu-abu.

Salah satu perangkat desa Pitu pada keteranganya mengatakan , " Kelihatanya tidak ada sewa karena sampai sekarang belum masuk ke PAD , hanya sementara pulsa  listrik yang ngisi mereka karena sementara listrik kantor desa di loss setrumnya untuk kegiatan mereka potong besi ".

" Kemarin waktu mau nempati minta ijin , saya suruh minta ijin langsung ke Bu kades ", imbuhnya.

Saat dihubungi by telpon , Kades Pitu membenarkan jika sementara token listriknya dibiayai pihak pelaksana karena untuk kebutuhan proyek , terkaid sewa gudang untuk direksi keet saya belum tahu .

Menanggapi sewa gudang desa Pitu untuk difungsikan direksi keet pihak pelaksana memberikan tanggapan , " Untuk sementara baru token listrik yang terbayar , terkaid gudang kami tetap menyewa hanya penganggarannya ( pembayarannya ) setelah proyek selesai ". ( Red** )

Tanggapan terkait berita di Web Site OposisiNews Rekontruksi Jalan Pitu - Ngancar Oleh PPK PUPR Ngawi

Ngawi , OposisiNews.Co.Id - Menanggapi berita di Website OposisiNews yang naik online hari Sabtu , 26/08/2023 , PPK yang membidangi kegiatan melalui WhatsApp nya memberikan tanggapan .

Tidak benar kita menutup informasi mengenai Pekerjaan Rekonstruksi Jl. Pitu - Ngancar yang dibiayai Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Tahun 2023, karena paket tersebut telah terkontrak pada tanggal 12 Mei 2023 dan sekarang dalam masa pelaksanaan pekerjaan. Sementara dari fakta dilapangan saat awak media mengkonfirmasi pihak pengawas kegiatan enggan memberikan jawaban sampai berita naik online .

Dugaan telah terjadi main mata dengan melibatkan banyak pihak mulai dari rekanan - pengawas - oknum dinas perlu diklarifikasi lagi, karena berdasarkan pelaksanaan dilapangan tetap terjadi teguran-teguran, penolakan material yang tidak sesuai bahkan sudah ada pembongkaran-pembongkaran hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spek pekerjaan. Jika masih ada hasil pekerjaan yang luput dari perhatian kita dan memang belum sesuai dengan spek pekerjaan tentu akan kita lakukan tindakan-tindakan yang tepat karena sekarang ini memang masih dalam proses pengerjaan proyek.

Sementara fakta dilapangan pembenahan talud disebabkan banyak material bangunan yang terkelupas dampak pengunaan pasir clay ( pasir buruk ).

Terkait penggunaan material batu bekas untuk pekerjaan talud jalan tidak benar, karena batu bekas masih berada disekitar talud tersebut. Dan untuk penggunaan plastik sebelum melakukan pengecoran beton berdasar hasil pengamatan Konsultan Pengawas hal tersebut sudah dilaksanakan semua karena sebelum dituang dari Ready Mix pasti dilakukan cek semua kesiapannya baik itu bekisting, plastik bawah, wire mesh, dowel dan lain-lain.

Sementara fakta dilapangan batu Bronjong jembatan kali katok yang dipasang UPT PUPR untuk menangani longsor badan jalan dan jembatan tidak ada dilokasi tertutup tanggul yang baru.

" Pekerjaan talut yang dibongkar di Ngancar yang selatan jalan sementara yang lain tambal sulam .untuk

batu kali lama yang di kali katok ditumpuk di samping pasangan   ( hanya sedikit yang terpakai mungkin hanya setengah rit ) ", terang Ho salah satu pekerja .

Demikian tanggapan dari kami selaku PPK untuk Pekerjaan tersebut, karena dari pemberitaan ada beberapa hal yang dirasa kurang sesuai. ( Rachmat Fitrianto, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kab. Ngawi)

Saat dikonfirmasi terkaid dasar tanggapan atas berita yang ada ,diduga bukan hasil audit PPK dilapangan hanya mendasar laporan sepihak dari pengawas .

" Jadi hal2 seperti itu biar dicek pengawas, kalau memang tidak bisa diperbaiki karena spek gak masuk ya bisa dibongkar mas " , terang PPK melalui WhatsApp . Red**

"Viral" Sekertaris Desa Bleboh Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Digerebek Warga Di Rumah WIL

Blora.OposisiNews.Co.Id -Viralnya penggrebekan seorang perangkat desa ( sekdes ) Pemdes desa Bleboh. Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora  Jawa tengah , pada  hari minggu malam tanggal 27 -8-2023 , menjadi tamparan jajaran perangkat desa Bleboh. 

Diduga perbuatan asusila tersebut sudah sering dilakukan oleh tersangka , pasalnya tersangka paham kondisi rumah WIL nya untuk melakukan bercinta saat Suami WIL nya meninggalkan rumah ( kerja ).

Awal mula kejadian warga mulai curiga dengan adanya motor Sekdes yang terpakir di depan rumah bunga ( nama samaran, WIL ) disaat suaminya tidak dirumah , warga setempat mulai terpancing dengan desas desus perselingkuhan keduanya dan geram dengan tingkah laku sekdes beberapa hari terakhir , terjadilah pengerebekan oleh warga.  

Saat pengerebekan oleh warga pada malam itu di rumah S , sang sekdes diduga sedang memadu kasih , warga yang mendapatinya geram dan menyeret pelaku keluar dari rumah S untuk diarak keliling dusun sebelum warga menyerahkan pada Polsek Jiken.

Saat di konfirmasi , kapolsek Jiken IPTU Zaenul Arifin , membenarkan dengan kejadian penggrebekan Sekdes di desa Bleboh. Yang mana pada saat ini masih dalam proses penyelidikan dan memintai keterangan saksi - saksi waktu kejadian tersebut. 

Dari keterangan saudara Dwi warga sekitar dusun nanas, bukan hanya sekali, Sekdes itu kedapatan berduaan di rumah S wanita yang di kencani Sekdes tersebut. Dan kejadian tersebut selalu terulang  beberapa kali bilamana sang suami sedang bekerja /keluar rumah pada malam hari. Imbuhnya.

Pada saat berita ini di terbitkan , pelaku Sekdes merasa malu dengan aibnya  mundur dari jabatannya di depan warga dan pamong desa bleboh , Selasa 29/08/2023 .

Sementara warga desa Bleboh berharap proses hukum pada pelaku ke duanya tetap berjalan sesuai aturan yang ada . " Jangan sampai setelah pengunduran sekdes kasus itu berhenti dan ada main mata petugas dibawah meja karena tanpa harus mengundurkan diri dia harus mundur dari jabatan yang telah dikotorinya , dan menjadi catatan pengungkapan kasus asusila itu dasarnya pengerebekan warga ", ujar Slamet warga Bleboh. 

Reporter . Wahyu B

Editor.Redaksi

Disinyalir Syarat Mar-Up Dan Main Mata Antara Pelaksana - Pengawas , Rekontruksi Jalan Pitu - Ngancar Terancam Dibongkar

Direksi kit PT KIM  memanfaatkan gudang
ktr desa Pitu Kec.Pitu

Ngawi.OposisiNews.Co.Id - Benarkah tiap proyek infrastruktur yang dibiayai APBD dan APBN di Kabupaten Ngawi Propensi Jawa Timur terlalu besar terbebani kontribusi diluar pajak yang telah ditetapkan pemerintah ?

Banyaknya program infrastruktur tiap tahun anggaran di Kabupaten Ngawi kerap meninggalkan jejak tidak sedap didengar , mulai dari pembangunan tugu gading , tugu kerbau dst yang pada akhirnya terkondisikan dibawah meja . Diduga hal-hal yang beraroma penyimpangan sudah menjadi budaya yang secara masif dilakukan secara terorganisir oleh oknum berkepentingan di kabupaten Ngawi. 

Salah satu kegiatan infrastruktur yang seperti sengaja ditutupi dari mata telinga publik , seperti Proyek Rekontruksi jalan yang dibiayai Dana Alokasi Khusus ( DAK ) tahun 2023 sebesar Rp 14.478.555.173,63 dikerjakan oleh PT Kontruksi Indonesia Mandiri dengan nomor kontrak 000.3.3/ /404.303/2023 .

Banyak hal yang tidak wajar dalam pengerjaan proyek milyaran itu diduga telah terjadi main mata dengan melibatkan banyak pihak mulai dari rekanan - pengawas - oknum dinas , terpantau awak media banyaknya material tanggul penahan tanah yang terkelupas , retak-retak bahkan diduga adanya kegiatan yang memanfaatkan / mengunakan material lama seperti pengunaan batu lama pada pembangunan tanggul jembatan kali katok di kec.pitu.

Salah satu pekerja ( ketua tukang ) pada berita OposisiNews membenarkan terjadinya banyak retakan dan terkelupasnya material ditanggul jalan . " Benar terjadi retakan dan pengelupasan material di tanggul penahan tanah , semua tidak lepas dari mutu material yang digunakan sangat kurang layak seperti pasir clay ( wadek ) , kalau cuma ditambal tidak akan menyelesaikan masalah harusnya dibongkar ulang ".

" Kondisi itu hampir terjadi di semua titik pekerjaan , saya sudah berupaya membasahi lokasi ( Obyek ) yang retak / terkelupas tapi hasinya pasti tidak bisa maksimal karena kondisi iklim yang extrim dan material pasir yang kurang layak ", imbuh HO salah satu pekerja.

Lain halnya yang diungkapkan Sastro nama samaran warga sekitar lokasi tanggul jembatan kali katok . " Tanggul yang dibangun itu 80% mengunakan material ( lama ) bekas Bronjong jembatan yang digunakan untuk mengantisipasi longsornya badan jembatan dan jalan tahun kemarin  ".

" Bahkan saya sempat melihat adanya pengecoran / rabat beton yang tidak mengunakan alas ( plastik ) dibawah kerangka besi , seperti yang lainnya ", ungkapnya.

Saat dikonfirmasi PPK kegiatan dari DPUPR Ngawi , Rohmat melalui telpon selulernya menanggapi , Sudah saya konfirmasi ke Pengawas, penggunaan pasir yang jelek tidak boleh dan wajib diganti pasir yang bagus. Sehingga mudah untuk dikerjakan dengan hasil yang sesuai spek" .

Rohmad juga menambahkan , " Karena ini masih dalam waktu pelaksanaan proyek, nanti konsultan pengawas wajib memastikan material yang digunakan bagus. Untuk pasir yang banyak mengandung clay wajib ditolak ". ( Red** )

Bupati Tulungagung Gelar Doa Bersama Anak Yatim Piatu Di Bulan Muharram

Tulungagung.OposisiNews.Co.Id - Bupati Tulungagung bersama Bazna dan Yayasan Anak Yatim Mandiri (YM) gelar acara Doa Bersama di Bulan Muharram bersama yang sudah menjadi agenda / tradisi Kabupaten Tulungagung tiap tahun . Kamis, 10 Agustus 2023.

Kegiatan dilaksanakan di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bangsa, Hadir dalam kegiatan doa ,  Bupati Tulungagung, Kapolres Tulungagung,Komandan Kodim 0708 Tulungagung,Ketua Baznas Kabupaten Tulungagung,serta Pimpinan Yayasan Yatim Mandiri Kabupaten Tulungagung.

Dalam sambutannya Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

 "Atas nama Pemerintahan Kabupaten Tulungagung,saya menyambut baik dan menyampaikan apresiasi setingi-tingginya kepada panitia penyelenggara dan dan seluruh yang telah berpartisipasi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik." Kata Bupati.

Selanjutnya,ia menegaskan bahwa kegiatan santunan anak yatim ini merupakan kegiatan yang menjadi ruang silaturahmi bagi kita bersama dalam upaya memperkuat semangat persaudaraan dalam rangka mewujudkan masyarakat Tulungagung Ayem Tentrem Mulyo Lan Tinoto.

 "Gunakan kesempatan ini untuk beramal dan bersodaqoh karena amallah yang akan membantu kita di akhirat nanti,marilah sisihkan sedikit rezeki kita untuk menyantuni anak yatim maupun kaum duafa dan juga senantiasa berinfaq karena setiap rezeki yang kita dapatkan terdapat hak orang lain yang dibutuhkan didalamnya".pungkas Bupati. ( Kry )

Reporter.Karyono

LSM PPI Kediri Geruduk Kemenag Kota Kediri Terkait Dugaan Dana BOS

KEDIRI,OposisiNews.co.id.- Puluhan aksi mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Persatuan Pemuda Indonesia (PPI) Kediri mendatangi Kantor Kemenag Kota Kediri terkait dugaan penggunaan dana bos dan pungli di salah satu Madrasah di Kota Kediri, Senin (14/8/2023) pukul 10.00 WIB. 

Puluhan perwakilan aksi membentangkan poster yang bertuliskan 'Pungli Di Sekolah Hukumnya Haram', Bongkar Persengkokolan Kepala Sekolah dan Kemenag Kota Masalah Pungli, ' dan Stop Jual Beli Seragam.

Usai melakukan aksi di Kantor Kemenag Kota Kediri salah satu Wakil Korlap saat dikonfirmasi via WhatsApp Agung Setiawan mengatakan, kami melakukan aksi ke kantor Kemenag Kota Kediri pada dasarnya kegiatan hari ini merupakan kejenggahan kami selaku pemerhati pendidikan. 

" Diduga Kemenag Kota Kediri adalah salah satu lembaga paling tidak transparan mengenai keterbukaan informasi publik terhadap realisasi dana bos dan penggunaan dana komite, " ucap Agung kepada media ini.

Menurut Agung beberapa waktu yang lalu saya mengirimkan permohonan informasi dan dengan santainya kepala sekolah menyebutkan bahwa seluruh permohonan informasi harus melalui persetujuan Kemenag, kenapa ? Ini yang menjadi pertanyaan saya. 

Setelah melakukan aksi di depan Kantor Kemenag, beberapa perwakilan aksi melakukan audiensi bersama Kepala Kemenag Kota Kediri Moh Qoyyim di ruangannya didampingi Kabag Ops Kompol Abraham Sissik dan Kasat Reskrim Polres Kediri Kota. 

Agung menjelaskan, hasil dari audiensi dengan Kepala Kantor Kemenag saya simpulkan bahwa Kemenag Kota Kediri sengaja menyembunyikan realisasi dana bos dan tidak paham makna UU 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik.

"Dan, kami sudah menyerahkan bukti permulaan dengan format pengaduan tentang dugaan KKN yang ada di Kemenag Kota Kediri dan dugaan ada pungli MTSN 3 Kota Kediri, " ungkap Agung. 

Sementara itu, Kepala Kemenag Kota Kediri Moh Qoyyim mengatakan, penggunaan dan pelaporan terkait dana BOS pelaporan sudah melalui by sistem, dan siapapun bisa melihat, baik dari kota sampai ke Pusat itu semua bisa melihat. 

Terkait pembangunan Masjid itu sendiri anggaran dari Pemerintah belum tercover secara layak. Kemudian dikumpulkan melalui Komite untuk komitmen dan disepakati untuk sarana prasarana pembinaan mental biar bagus dan tercukupi. 

"Dan, terkait amal jariyah disepakati komite, wali murid, masyarakat dan tokoh masyarakat sekitar, bukan perbuatan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru sekolah setempat. Jadi, intinya pendidikan moral dan etika menghadapi pasca setelah pendidikan di Madrasah tersebut, " Qoyyim.

Lanjut Moh Qoyyim kalau terkait SPJ dana penggunaan masjid itu transparansi tidak ada yang dilakukan madrasah atau oknum guru-guru yang menangani langsung terkait pembangunan masjid. 

"Kebutuhan masjid itu semua diserahkan kepada masyarakat melalui Komite dan tokoh masyarakat sekitar. Saya yakin dan percaya transparasi sudah terwujudkan dan sudah dikoreksi banyak orang, " ucap Qoyyim. 

Ditambahkan Qoyyim bahwa terkait dana BOS untuk mekanisme sudah ada semua peruntukkannya untuk anak-anak dalam proses belajar mengajar berjalan lancar dan bisa mencukupi apa yang diinginkan dari anak-anak semua dari dana BOS. 

Dan, untuk dana BOS  sudah diverifikasi oleh kami bersama Kasi Penma untuk melakukan monitoring sekaligus memverifikasi penggunaan dana BOS tersebut. 

"Kami yakin sesuai dengan aturan dan tidak ada penyelewengan dibalik penggunaan dana BOS. Karena, kita sudah di warning oleh Menteri Agama, harus sesuai aturan dan tidak boleh main-main dengan anggaran negara. Kita siap menjadi garda terdepan untuk membangun aparatur sipil yang bersih dan melayani, "tutup Qoyyim.(DD).

Pembagunan Tanggul Pengendali Banjir Di Jalan Gianti Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Memakan Korban

Blora.OposisiNews.Co.id - Miris pembagunan pengendali banjir di Kelurahan Karang boyo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah,terkesan amburadul dan  mengabaikan keselamatan tenaga kerja dan pengguna jalan . 

Akibat kelalaian rekanan , Smd  warga Ngroto  mengalami kecelakaan menabrak tumpukan material bangunan tanggul  di jalan gianti RT,06 RW 01 Kelurahan Karang boyo pada pagi hari ( jam kerja/sibuk ). Sangat disayangkan diduga  pihak pelaksana proyek terkesan cuek dan tidak menghiraukan yang terjadi dan korban.

Banyaknya tumpukan material di jalan kerap  membuat warga yang melintasi agak terganggu dengan aktivitas pekerjaan jalan ,  rendahnya pengawasan dan pelaksana lemburan terlihat jelas karena mereka seolah mengabaikan aturan  segalanya .

Perlu dicatat, menumpuk material di tepi jalan itu sudah melanggar UU RI dan diancam pidana kurungan dan denda hingga puluhan juga rupiah.

Jalan raya sebagai infrastruktur memberi manfaat besar terhadap mobilitas masyarakat. Namun realita yang ada, jalan raya seringkali digunakan untuk fungsi menampung limbah galian proyek yang  menumpuk material. Hal ini kerap dilakukan oleh Pelaksana –  Proyek jalan . 

Menumpuk material di badan jalan termasuk kategori merusakkan /merampas hak guna  masyarakat yang mengunakan jalan raya itu melanggar aturan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 28 disebut : (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.

Pelanggaran atas aturan tersebut bisa dikenakan sanksi berat, dari pidana kurungan hingga denda puluhan juta rupiah. Hal tersebut disebut dalam Pasal 274 yang berbunyi:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Jadi jelas, menumpuk material di jalan raya merugikan dan sangat dilarang. Tidak terkecuali untuk perbaikan jalan yang menjadi tanggung jawab penyelenggara jalan. Itupun harus dipasang rambu - rambu peringatan demi menghindari terjadinya kecelakaan yang bisa memakan korban. Hal seperti ini lah yang tejadi di Jalan gianti yang boleh di katakan jalan padat apalagi di hari – hari libur.  Korban jatuh sudah banyak di sekitar lokasi tersebut.

Purwadi salah satu warga seputar lokasi kegiatan berharap , Dari seringnya terjadi laka lantas di lokasi kegiatan proyek itu , " APH yang membidangi Laka lantas  di wilayah Kecamatan Cepu / Instansi yang terkait untuk menegur / menertibkan pelaksana nya dan memberikan sangsi yang sesuai  aturan yang berlaku apalagi Proyek itersebut di biayai APBD Kab Blora TA.2023 dengan nilai lebih Rp 200 juta ", harapnya .WHY

Reporter.Wahyu Buana

Editor.Redaksi

Satlantas Polres Kediri Secara Resmi Mengganti Lintasan Praktik Uji SIM C Bermodel Angka 8 Dan Zig-Zag Menjadi S

KEDIRI,OposisiNews.co.id.- Kebijakan ini seiring dengan aturan baru dari Korlantas Polri dan arahan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kasat Lantas Polres Kediri AKP Rahandy Gusti Pradana melalui Kanit Regident Satlantas Polres Kediri Ipda Tatag Satriyo W menuturkan, aturan baru ini sudah diberlakukan sejak Sabtu (5/8/2023).

"Sudah berlaku aturan baru uji praktik SIM C. Jika dulunya pakai lintasan angka 8 dan zig-zag, sekarang berganti lintasan S. Sesuai dengan arahan Korlantas Polri. Berlakunya mulai Sabtu kemarin," kata Ipda Tatag ditemui di ruang kerjanya, Senin (7/8/2023).

Selain perubahan bentuk lintasan, pihak Satlantas Polres Kediri juga membenahi lebar lintasan yang semula memiliki lebar 120 cm menjadi 200 cm.

"Lebar semua lintasan juga kami ganti sesuai arahan Korlantas Polri. Semula kan 120 cm sekarang jadi 200 cm. Jadi lebih lebar," ujarnya.

Perubahan lintasan ini, lanjut Ipda Tatag, diharapkan menjadi transformasi baru yang memberi jalan keluar bagi masyarakat. Selama ini banyak masyarakat yang mengeluhkan lintasan angka 8 dan zig-zag sulit.

Jika dilihat dari bentuknya, lintasan S memang dinilai lebih mudah untuk dipraktikkan para pencari SIM. Terlebih lebar lintasan saat ini jauh lebih luas ketimbang lintasan dalam aturan lama.

"Aturan baru ini guna mempermudah masyarakat yang ingin mencari SIM. Jadi kami harap, masyarakat bisa datang sendiri tanpa melalui pihak ketiga,"jelasnya.(DD).